Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah tuduhan Komisi A DPRD mengenai adanya jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

"Prinsipnya kami Pemprov pimpinan tidak melakukan dan tidak membenarkan hal tersebut," kata Riza di depan Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2022).

Politikus Partai Gerindra ini mengaku akan melakukan pengecekan dan meneliti kebenarannya, sebab perbuatan seperti itu tidak dapat dibenarkan.

"Info tersebut kami cek kembali, teliti kebenarannya, siapa pun yang melakukan itu yang tidak sesuai, tentu akan mendapatkan sanksi," pungkas Riza dengan nada tegas.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, menemukan adanya praktik jual beli jabatan dengan menawarkan harga variatif mulai dari Rp60 hingga Rp250 juta.

Profesi yang paling banyak diperjualbelikan adalah Camat, Lurah, atau sekadar naik jabatan.

Gembong juga menyatakan temuan jual beli jabatan di instansi bawah naungan Pemprov DKI Jakarta terbanyak di masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Iya betul, karena tangannya banyak. Sekarang yang ikut campur jadi lebih banyak. Artinya gini, Anies punya tim yang begitu banyak jadi tangan-tangan itu lah yang kadang-kadang ngerecokin SKPD. Persoalannya di situ," jelas Gembong saat dihubungi oleh tim tvOnenews, Rabu (24/8/2022).

Oleh karena itu, mewakili Komisi A DPRD yang berfokus pada Bidang Pemerintahan, Gembong menyarankan segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk segera mengusut kasus tersebut. (agr/put)