Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menilai Partai Demokrat keliru soal tuduhan ada pihak eksternal yang menjegal Anies Baswedan maju di Pilpres 2024.

Pasalnya, Ahmad Ali mengatakan, sampai saat ini Partai Demokrat belum ada kepastian apakah akan mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024 atau tidak.

"Belum ada pengumuman resmi dari Demokrat bahwa dia akan mencalonkan Anies, tapi dia sudah menyatakan bahwa ada yang menjegal Anies," ujar Ali saat dihubungi wartawan, Senin (19/9/2022).

"Nggak ada (upaya jegal). Gimana caranya bisa mau ada upaya seperti itu (jegal)?" lanjutnya.

Sebab, sebagai parpol yang telah menetapkan Anies sebagai bakal capres 2024 sejak Juli 2022 lalu, Ali mengaku pihaknya tidak pernah mendapatkan tekanan atau upaya menjegal Anies.

Sementara terkait dugaan lembaga KPK menjadi alat jegal Anies, Ali mengatakan pemanggilan KPK terhadap Anies Baswedan soal Formula E adalah upaya pro justitia yang dilakukan oleh lembaga antirasuah itu.

"Pemanggilan KPK terhadap Anies dalam Formula E itu adalah upaya pro justitia yang memang menurut saya itu juga harus ditindaklanjuti oleh KPK," ungkap Ali.

Menurut dia, Anies diperiksa oleh KPK dalam kapasitas sebagai gubernur DKI Jakarta atas laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam ajang balap Formula E.

"Pada posisi itu kita mengapresiasi semuanya, apresiasi KPK dan tentu kita lebih mengapresiasi Anies," tutur dia.

NasDem Sesalkan Omongan Demokrat

Ia lantas menyesalkan perkataan Partai Demokrat yang dianggap menimbulkan kegaduhan.

"Itu yang saya sesalkan janganlah kemudian kita menghadapi pemilu ini dengan lemparkan pernyataan yang berpotensi membuat kegaduhan. Janganlah kemudian kita menghadapi pemilu ini saling menuding ya kan," ungkap Ali.

Ia bahkan mengaku heran atas tindakan Susilo Bambang Yudhoyono yang menyinggung upaya penjegalan ketika menyampaikan pidato di Rapimnas Partai Demokrat 2022.

"Saya juga heran sekelas Pak SBY ngomongnya seperti itu kan. Artinya kontestasi pemilu itu diikuti oleh partai-partai politik. Di situ parpol diberi kewenangan oleh negara untuk mengajukan capres. Jadi dengan ketentuan 20 persen. Nah, saya tidak melihat dari sisi mana ya kemudian faktor eksternal itu berpengaruh untuk menentukan capres suatu partai," tandas dia. (saa/mut)