Jakarta - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) DPR RI atas tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 kemarin.

Anggota Komisi X DPR Fraksi PKB Muhammad Khadafi mengatakan, sebanyak delapan fraksi di Komisi X menyepakati soal pembentukan pansus tragedi Kanjuruhan itu.

“Hampir semua, tadi telah 8 Fraksi. Kebetulan hanya PPP sedang ke luar negeri. Tapi sudah mengiyakan saat dihubungi lewat ponsel,” ujar Khadafi di Ruang Fraksi PKB, Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022). 

Menurut dia, pembentukan pansus itu bertujuan untuk mempercepat investigasi ihwal kasus yang menewaskan ratusan orang itu.

Selain itu, Khadafi juga berharap agar pihak yang bertanggung jawab atas tragedi ini bisa memberikan asuransi seluruh korban.

“Proses ini diharapkan berjalan cepat, termasuk asuransi. Kita juga berharap masyarakat bisa mendapatkan titik terang,” lanjut dia.

Pansus Bakal Diajukan ke Pimpinan DPR

Lebih lanjut, Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Heru Widodo mengatakan, pembentukan pansus itu bakal secepatnya diajukan ke pimpinan DPR.

“Sudah delapan Fraksi sepakat. Saya kira segera akan kita ajukan. Jika selesai hari ini, maka sore ini juga akan kita ajukan ke pimpinan DPR,” imbuh dia dalam kesempatan yang sama.

Komisi X Desak Lakukan Investigasi Objektif

Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai NasDem Mohammad Haerul Amri mendesak investigasi objektif dalam tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022.

Menurut Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Partai NasDem, investigasi itu dilakukan untuk menentukan pihak yang paling bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan itu.

"Kami mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh dan objektif karena kasus ini merupakan tragedi besar kemanusian yang sangat memilukan, bukan hanya bagi sepak bola tetapi juga bagi Bangsa Indonesia," ujar Haerul, Senin (3/10/2022).

Ia menyebut tragedi dalam Liga 1 Arema FC vs Persebaya itu merupakan peristiwa yang paling merugikan bagi dunia sepak bola Indonesia. Haerul mengklaim, sepak bola Indonesia saat tengah mengalami kemajuan.

Selain itu, pihak penyelenggara juga harus memberitahu masyarakat perihal penyebab kerusuhan yang menewaskan ratusan orang.

"Penegak hukum mengusut tuntas secara objektif dan tidak boleh ada toleransi terhadap siapapun yang mengakibatkan timbulnya kerusuhan ini," ungkapnya.

Nantinya, hasil investigasi itu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk keperluan mendatang. Haerul mengatakan, investigasi itu harus melibatkan semua pihak.

Lebih lanjut, ia juga menilai Liga 1 yang ditunda selama satu minggu itu masih kurang.

"Satu pekan masih kurang. Kalau bisa satu bulan ditundanya. Biar proses investigasi dan evaluasi selesai terlebuh dahulu dan terang benderang, baru digelar kembali," tandasnya. (saa/muu)