"Indonesia harus menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-AS adalah hubungan berbasis kesepahaman kepentingan dan kemitraan, bukan hegemon-proksi. Karena itu dalam konteks diplomasi pertahanan disebut sebagai diplomasi pertahanan untuk membangun kepercayaan," ujarnya.
Khairul mengatakan rencana pembelian F-15 bisa saja merupakan salah satu agenda turunan yang didiskusikan antara Menhan Prabowo dan Menhan Austin.
Namun menurut dia, ada komitmen-komitmen lain seperti kerjasama latihan-pelatihan dan pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) bersama.
"Ini bukan soal keseriusan namun memastikan dan menjajaki peluang manfaat tambahan serta kelonggaran dari batasan-batasan, termasuk dari potensi embargo dan syarat penggunaan tertentu, yang bisa diperoleh jika pembelian dapat direalisasikan," katanya.
Selain itu dia menilai langkah Prabowo tersebut relevan dengan situasi di negara-negara ASEAN saat ini sebagai salah satu aktor penting kawasan Indo-Pasifik yang tampak ambigu.
Hal itu menurut dia terlihat ketika terdapat perbedaan sikap dan kepentingan beberapa negara anggota ASEAN, terutama terhadap AS dan China.
"Sulit terwujudnya sikap bersama dan multilateralisme ASEAN, memaksa Indonesia sebagai 'disputing state' di perairan Natuna Utara, secara mandiri merespons dinamika dengan kebijakan politik, ekonomi, dan pertahanan yang cenderung pragmatis atas nama politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional," ujarnya.
Load more