Jakarta - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko klasifikasi terkait pernyataan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono terkait dana anggaran Rp 1,2 triliun untuk pembangunan hunian DP 0 Rupiah.

"Berkaitan dengan pertanyaan Pak Gembong bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP 0 Rupiah," kata Gembong di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11/2022).

Lebih lanjut, Sarjoko pastikan anggaran yang diterima oleh pihaknya dimanfaatkan untuk penataan kali Ciliwung hingga pembangunan rumah susun.

Bahkan, Sarjoko ungkap nantinya akan ada pembangunan dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak 3 tower.

"Dari pagu tersebut kami rencanakan memanfaatkan seperti yang disampaikan Pak Asbang berkaitan dengan bagaimana kita siapkan hunian untuk antisipasi pelaksanaan penataan kali Ciliwung," ujarnya.

"Rencana akan kita bangun dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak 3 tower atau kurang lebih 675 unit dengan kebutuhan anggaran," lanjutnya.

Sarjoko pun menyatakan proyek pembangunan ini berencana akan mengusung konsep green building yang menggelontorkan dana sebanyak Rp 544 miliar.

"Kebetulan perencanaan gunakan konsep green building dengan besaran kebutuhan anggaran Rp 544 miliar. Dengan pengalokasian pada 2023 sebanyak Rp 217 miliar dan pada 2024 sebanyak 326 miliar," ucapnya.

Sementara diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono secara lantang sindir program eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang rumah DP 0 Rupiah yang dianggap abal-abal.

Pernyataan itu diutarakan langsung oleh Gembong kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

“Kalau bicara DP 0 Rupiah, mohon maaf Pak Sarjoko, DP 0 Rupiah ini program abal-abal. Jadi gak usah kita debatkan. Tapi yang pasti dari sisi peruntukan bahwa DP 0 Rupiah tidak tepat sasaran,” katanya di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11/2022).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini mengatakan jika target utama DP 0 Rupiah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tetapi realita di lapangan bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp 14,8 juta per bulan.

Sebagai informasi tambahan, Rp 14,8 juta merupakan nominal batasan tertinggi penghasilan MBR berstatus tidak kawin atau gabungan untuk pasangan suami istri.

“Awalnya DP 0 Rupiah ini diperuntukkan rakyat miskin MBR. Coba MBR mana yang berpenghasilan 14 juta. Saya kira sudah bukan orang miskin lagi,” tegasnya.

Kepala Bappeda DKI Jakarta Atikah Nur Rahma memaparkan postur rancangan KUA-PPAS APBD 2023.

Dia sebut dana sebesar Rp 1,22 triliun dianggarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan.

Mendengar pernyataan tersebut, lantas Gembong pun menyarankan kepada pihak terkait untuk fokus pada rumah susun sewa yang lebih tepat menyasar masyarakat MBR.

“Kepala Dinas Perumahan, paparan dari Bu Bappeda alokasi anggaran untuk perumahan sekitar Rp 1,2 triliun. Dari Rp 1,2 triliun itu peruntukannya apakah untuk DP 0 Rupiah atau perumahan. Harusnya DKI fokus pada rumah susun sewa agar APBD kita bisa turunkan untuk bentuk masyarakat memang yang betul-betul dibutuhkan,” pungkasnya. (agr/nsi)