Jakarta - Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau PSSI terancam dibebukan kegiatannya oleh Presiden Joko Widodo.

Hal itu sesuai dengan rencana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengeluarkan rekomendasi ke Presiden Jokowi agar membekukan aktivitas PSSI.  

Hal tersebut diungkapkan Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam saat menyerahkan hasil investigasi tragedi Kanjuruhan ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD pada Kamis (3/11/2022). 

Dari hasil investigasi, Anam menyebut pihaknya mendapatkan satu temuan cukup serius berupa tidak adanya satu prinsip ketaatan hukum dalam tata kelola sepakbola di Indonesia. 

Selain itu, Komnas HAM juga tidak menemukan adanya standarisasi terkait penyelenggara sepak bola. 

"Jadi kami sampaikan juga, PSSI banyak melakukan melanggar aturannya sendiri, aturan yang dikeluarkan PSSI, yang dibuat PSSI dan dibuat FIFA. Terus juga tidak ada standardisasi soal para penyelenggara, sehingga ini menjadi rekomendasi kami soal penyelenggara pertandingan untuk ada standarisasi instrumen," kata Anam kepada wartawan. 

Anam bahkan menegaskan pihaknya memberikan waktu selama tiga bulan agar ada perubahan dan perbaikan terkait dengan lisensi penyelenggara pertandingan. 

Jika dalam waktu tiga bulan belum ada perubahan, maka Komnas HAM akan mengeluarkan rekomendasi agar PSSI dibekukan. 

"Kalau dalam tiga bulan tidak dilaksanakan atau direspons, untuk memperbaiki lisensi orang-orang penyelenggara pertandingan yang tidak memiliki kapabilitas dan sebagainya yang teruji, kami merekomendasi untuk PSSI dibekukan seluruh permainannya," bebernya. 

Dikatakan Anam, pertandingan sepakbola yang profesional berdasarkan gagasan FIFA merupakan sebuah pertandingan yang normal dan membuat orang bahagia serta sehat. 

Dibutuhkan lisensi hingga sertifikasi untuk mewujudkan pertandingan sepakbola yang profesional tersebut. 

"Kalau membuat orang mati 135 orang atau banyak kekerasan, ya kebahagiaannya hilang. Lisensi, sertifikasi itu menjadi tulang punggung untuk profesionalitas," kata Anam. 

"Makanya dalam waktu tiga bulan, kalau itu tidak bisa diperbaiki secara menyeluruh, kami merekomendasikan Pak Presiden menggandeng FIFA untuk membekukan seluruh aktivitas PSSI," tandasnya. 

Sebelumnya, Komnas HAM memaparkan hasil investigasi menyeluruh terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. 

Tercatat, ada tujuh pelanggaran yang terjadi dalam peristiwa yang menewaskan 135 korban dan ratusan lainnya luka-luka. Ketujuh pelanggaran tersebut di antaranya: 

1. Penggunaan kekuatan yang berlebihan. Bahwa penggunaan gas air mata dalam proses pengamanan pertandingan di dalam stadion merupakan bentuk penggunaan kekuatan berlebihan. 

2. Aparat yang menembakan sebanyak 45 kali tembakan gas air mata ke arah massa dan menjadi pemicu utama tewasnya ratusan suporter. 

3. Pelanggaran hak terkait memperoleh keadilan. Bahwa hingga saat ini proses penegakan hukum belum mencakup keseluruhan pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan dan pelaksanaan kompetisi. 

4. Pelanggaran HAM keempat, yakni hak untuk hidup masyarakat yang menonton pertandingan sepak bola tersebut.  

5. Pelanggaran HAM kelima, hak atas kesehatan. Banyak orang tiba-tiba terluka akibat gas air mata itu, yang matanya merah, kakinya patah, sesak napas, trauma, dan sebagainya. 

6. Pelanggaran HAM keenam yakni dimana diketahui banyak anak yang menjadi korban Tragedi Kanjuruhan. Komnas HAM sendiri mendata ada sebanyak 38 anak yang meninggal dunia per 11 Oktober 2022. 

7. Pelanggaran HAM ketujuh, pelanggaran terhadap business and human rights. Jadi entitas bisnis yang mengabaikan hak asasi manusia. Jadi dia lebih menonjolkan aspek-aspek bisnisnya daripada aspek hak asasi manusia.

Sriwijaya FC ingin Erick Thohir Gantikan Iwan Bule

Manajemen Sriwijaya FC, menyebut Erick Thohir merupakan sosok yang direkomendasikan untuk maju menjadi calon ketua umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2023-2027.

“Untuk rekomendasi calon ketua umum, salah satu figur yang cocok dan tepat ya pak Erick Thohir, sebab kita sebenarnya mengharapkan PSSI ke depan lebih baik,” kata Sekretaris PT. Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM) Faisal Mursyid, saat dikonfirmasi di Palembang, Rabu.

Alasan pihaknya merekomendasikan Erick Thohir untuk menjadi Ketum PSSI karena berpengalaman dalam manajerial sebuah tim sepak bola dan olahraga lainnya, baik tingkat nasional maupun internasional.

Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan utama bagi manajemen Sriwijaya FC dalam merekomendasikan nama Erick untuk maju sebagai calon ketua umum PSSI selanjutnya.

Adapun, kata dia, pemilihan ketua umum PSSI itu akan dilaksanakan serangkaian pada Kongres Luar Biasa (KLB), yang rencananya dilangsungkan pada Maret 2023 mendatang.

“Tapi pada prinsipnya Sriwijaya FC mendukung apapun yang menjadi keputusan dalam KLB PSSI, yang semestinya November 2023 tapi maju pada Maret 2023 dan pembentukan komite pemilihannya diperkirakan Januari 2023,” jelasnya.

Terlepas dari semua itu, Faisal mengajak semua pihak pemangku kepentingan untuk fokus mencarikan solusi terkait keberlanjutan Liga Indonesia yang saat ini tertunda pascatragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Sebab pihaknya menilai keberlanjutan Liga Indonesia itu sangatlah penting, bukan sebatas bisnis industri sepak bola tapi lebih pada keinginan bermain dalam sebuah pertandingan untuk meraih prestasi gemilang itu sendiri.

Faisal menyebutkan, saat ini selama liga dihentikan manajemen Sriwijaya FC terpaksa meliburkan pemain dari agenda pelatihan terpusat.

Sebagai gantinya para pemain tim berjulukan Laskar Wong Kito melangsungkan pelatihan mandiri di kampung halaman masing-masing sembari mendapatkan pengawasan jarak jauh oleh pelatih kepala.

“Informasinya dalam waktu dekat akan ada ada pertemuan di Jakarta membahas keberlanjutan Liga Indonesia 1 dan 2. Harapan kami fokus nya di situ juga, sebab kondisinya saat ini pelatih dan pemain kami liburkan dan tentunya, tidak ada yang ingin kondisi seperti ini berlarut,” katanya. (ant/fan/viva/muu)