Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa digeruduk sejumlah kader PDIP Purworejo karena diduga menyinggung keluarga Soekarno termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Desmond digeruduk ketika dirinya berada di sebuah rumah makan. Video saat kader PDIP Purworejo menggeruduk Desmond tersebut beredar di aplikasi WhatsApp.
Dari video yang diterima tvOnenews pada Jumat (11/11/2022), seorang kader PDIP terlihat meneriaki Desmond sambil memegang speaker.
"Kamu tidak bisa jadi anggota dewan, jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, lewat partai politik. Setiap pemimpin pasti membawa visi politik," kata kader PDIP.
"Anda harus belajar lagi, Anda harus belajar minum obat lagi, saudara harus bertanggung jawab. Terima kasih," lanjut dia.
Kemudian, Desmond langsung meminta maaf atas ucapannya waktu itu soal Soekarno.
"Saya meminta maaf atas tidak berkenannya atas statement saya yang sepenuhnya bukan statement saya karena itu output dari tulisan wartawan, maka, kesalahan kesalahan yang membuat keluarga besar PDIP kecewa saya memohon maaf," kata Desmond.
Selain itu, kader PDIP juga menyerukan bahwa Soekarno bukan hanya milik PDIP.
"Tidak hanya keluarga PDIP, semua pengganggu Bung Karno juga, Bung Karno tidak hanya milik PDIP bung," ujarnya.
Desmond langsung menanggapi bahwa Soekarno juga milik Gerindra.
"Milik kami, pak, milik Gerindra," tandas dia.
Sebelumnya, Desmond ikut menanggapi soal PDIP mendesak pemerintah minta maaf ke Soekarno dan keluarga. Sebab pemerintah telah menuduh Soekarno mengkhianati bangsa.
"Pertanyaannya sekarang pemerintahan siapa? Pemerintahan Soekarno kan sekarang? Kalau Soekarno direhabilitasi itu namanya mengada-ada kan," jelas dia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/11/2022).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan pemerintah saat ini juga dikuasai oleh PDIP. Hal itulah yang menjadi alasan dirinya keheranan.
"Habis itu negara disuruh minta maaf sama Soekarno? Dari mereka untuk mereka, kentutnya mereka semua," kata Desmond.
Menurut dia, pemerintah tidak perlu meminta maaf kepada Soekarno. Ia berpandangan presiden pertama RI itu juga bermasalah.
"Kalau yang melakukan rehabilitasi itu pemerintahannya, bukan pemerintahannya rezim Soekarno, rezim Megawati ya, kalau jokowi kan cuma petugas partai. Jadi melaksanakan maunya Megawati habis itu negara minta maaf lagi sama Soekarno, memang Soekarno tidak bermasalah?" tegasnya.
"Nah, urusan PKI urusan lain bagi saya. Masa kita harus minta maaf, negara minta maaf kepada yang lucu-lucuan kaya gini, jadi enggak lucu gitu, lho," tambah dia. (saa/put)
Load more