Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memaparkan capaian penilaian sementara Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022 atau Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK RI untuk Provinsi DKI Jakarta yang mendapat skor sebesar 90,00. 

“Perolehan ini menempatkan Pemprov DKI Jakarta berada dalam zona hijau atau Zona Tertinggi pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi untuk seluruh area intervensi,” kata dia, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/12/2022). 

Ada delapan keberhasilan yang disebut-sebut merupakan bentuk komitmen perbaikan pelaksanaan program pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang telah dilakukan. 

1. Membangun budaya antikorupsi, di antaranya melalui insersi pendidikan antikorupsi dan kampanye antikorupsi; 
2. Penguatan tata kelola ASN melalui evaluasi jabatan, promosi, rotasi, dan mutasi basis kompetensi.
3. Proses perencanaan dan penganggaran yang transparan
4. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sehingga lebih transparan dan akuntabel;
5. Peningkatan pelayanan perizinan melalui integrasi sistem dan penguatan pelayanan di mall pelayanan publik;
6. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi melalui sistem yang terintegrasi dan penerapan transaksi nontunai;
7. Penerapan manajemen risiko dan penguatan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah);
8. Optimalisasi dan pengamanan aset daerah.

Sementara, saat diwawancara secara terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata ungkap ada delapan bidang yang dinilai oleh pihaknya sehingga Pemprov DKI Jakarta memperoleh skor 90,00. 

“Kan ada delapan bidang intervensi terkait perencanaan, penganggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen aset, manajemen SDM, inspektorat, bidang-bidang itu yang diintervensi oleh KPK,” jelas dia di Balai Kota DKI Jakarta. 

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen menegakkan birokrasi yang bebas korupsi, salah upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan koordinasi Pencegahan Korupsi bersama KPK RI di Balai Kota DKI Jakarta.