Asosiasi Petani Sawit Pertanyakan Kebijakan Mentan dan Menteri LHK

Jakarta - Asosiasi petani sawit di Riau, Sumatera Barat menilai bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men- LHK) Siti Nurbaya perlu untuk  dievaluasi.

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE) menilai bahwa kedua kementerian tersebut gagal dalam menerjemahkan program prioritas Presiden Jokowi yakni Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Bahkan, SAMADE menilai bahwa Mentan dan Men-LHK  justru terkesan menghalangi.

"Gara-gara keduanya tidak bisa menerjemahkan program prioritas itu, petani kelapa sawit menjadi sangat dirugikan," kata Ketua Umum DPP SAMADE, Aziz, Selasa (27/12/2022).

Aziz menjelaskan, bahwa sebelumnya Kementerian Pertanian telah mengeluarkan data bahwa potensi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mencapai 2,78 juta hektar.

"Dari 2020, sudah juga dibuat kesepahaman percepatan PSR dengan target 180 ribu hektar per tahun," papar dia.

Namun, Aziz menilai bahwa hingga November 2022 kini capaian peremajaan sawit rakyat tersebut masih jauh dari rencana awal. 

"Tapi dari 2016 sampai November 2022 lalu, kebun sawit rakyat yang baru berhasil diremajakan, masih hanya 257.862 hektar. Lahan ini milik 112.925 pekebun,” ungkapnya.