"Kita enggak mengerti kenapa. Kalo misalnya pemerintah merasa cukup untuk Rp100 triliun misalnya, kenapa harus ditambahkan jadi Rp125 triliun. Ini sering sekali terjadi," kata dia.
Sementara itu, dalam bidang pengawasan dia menilai DPR tidak berani menggunakan hak konstitusionalnya dengan keras.
Dia menjelaskan DPR hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada pemerintah tanpa ada tindak lanjutnya.
"Selama ini gak ada tindak lanjut dari rekomendasi itu. Mereka gak peduli. Setelah memberikan rekomendasi, sudah, selesai," tandas Made. (saa/put)
Load more