Ukraina Tunjukkan Komitmen terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di Tengah Perang

tvOnenews.com - Ditengah berlangsungnya perang yang melibatkan ancaman dari Rusia, Ukraina tetap menunjukkan komitmen kuat untuk transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam hal pengelolaan bantuan internasional. Narasi tentang korupsi yang sering dipropagandakan oleh Rusia untuk merusak reputasi negara ini tak menyurutkan tekad Ukraina untuk terus melaksanakan reformasi yang signifikan.

Didukung oleh lembaga-lembaga internasional seperti Uni Eropa, Bank Dunia serta IMF, Ukraina telah mengambil langkah-langkah konkret dalam memberantas korupsi. Langkah-langkah tersebut termasuk memperkuat mekanisme pengawasan dana bantuan, mengadopsi digitalisasi layanan publik untuk mengurangi potensi korupsi, serta menjalin kolaborasi erat dengan organisasi internasional untuk memastikan penerapan standar transparansi yang tinggi.

Olena Halushka, seorang anggota dewan di Kyiv Anti-Corruption Action Centre, menjelaskan bahwa perjuangan melawan korupsi bukan hanya untuk masa depan Ukraina, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan dunia terhadap negara kami di tengah masa perang. "Kami terus berusaha memastikan bahwa setiap bantuan yang diterima dikelola secara transparan dan akuntabel, bekerja sama dengan mitra internasional untuk mencapai standar tertinggi," ungkap Olena pada Jumat (24/1).

Sejak 2014, Ukraina melaksanakan desentralisasi kekuasaan yang memperkuat daya tahan komunitas lokal selama invasi Rusia. Reformasi perbankan dan pengalihan sistem pengadaan publik ke platform ProZorro menandai kemajuan signifikan. 

Di sektor kesehatan, model pendanaan berbasis "uang mengikuti pasien" memberi kebebasan bagi masyarakat dalam memilih penyedia layanan serta mendorong peningkatan kualitas. Ukraina, bersama mitra internasional, juga membangun sistem anti-korupsi yang kuat. 

Transparansi menjadi pilar utama, dengan kewajiban bagi pejabat publik untuk menyerahkan deklarasi aset secara elektronik. Pembentukan National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) pada 2015 telah membawa perubahan, dengan NABU mengajukan ratusan dakwaan, termasuk kasus pencurian bank senilai $5,5 miliar. 

Pengadilan Anti-Korupsi Tinggi yang beroperasi sejak 2019 juga mempercepat proses pengadilan kasus-kasus besar. Reformasi di sektor publik, termasuk digitalisasi layanan negara, menghemat sekitar $110 juta per tahun.