Jakarta - Malaysia menegaskan sikapnya kembali bahwa ASEAN harus mengedepankan kerangka kerja untuk memastikan pelaksanaan lima poin konsensus (5PC).
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah terkait sikap kejelasan terhadap Myanmar.
Dalam keterangannya pada Sabtu (29/10) sore, ia mengatakan kelima poin konsensus yang dimaksud adalah Myanmar yang demokratis, inklusif dan adil, damai dan harmonis serta sejahtera, yang di dalamnya hak-hak sipil dan politik dijamin oleh konstitusi.
Sebuah rencana transisi akan diperlukan untuk kerangka tersebut, ujar dia.
Saifuddin juga mengatakan Malaysia menekankan kembali bahwa selain Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, tidak ada perwakilan politik dari Myanmar yang boleh diundang ke pertemuan tingkat Menteri ASEAN mana pun.
Untuk mendorong dialog yang konstruktif di antara semua pihak terkait, ia mengatakan Malaysia mengusulkan agar ASEAN melibatkan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), Dewan Permusyawarahan Nasional (NUCC), dan pemangku kepentingan lainnya di Myanmar.
Sedangkan untuk meningkatkan upaya kemanusiaan, ia mengatakan Malaysia merekomendasikan ASEAN untuk mempertimbangkan Forum Donor Kemanusiaan Inklusif yang diusulkan oleh NUG untuk mendukung upaya asosiasi negara di kawasan regional tersebut dalam bantuan kemanusiaan.
Load more