Australia, tvOnenews.com - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi pimpin Government and Business Forum (GABF) dan Bali Process Ministerial Conference (BPMC), di Adelaide, Australia, Jumat (10/2/2023).
"GABF ini merupakan forum gabungan antara pemerintah dan swasta dalam konteks Bali Process untuk bersama-sama berkolaborasi menangani isu perdagangan manusia, penyelundupan manusia dan kejahatan terkait lainnya," kata Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dalam siaran persnya.
Dia katakan juga, bahwa pertemuan yang kedua adalah pertemuan Bali Process Ministerial
Conference (BPMC).
"Jadi kalau GABF itu adalah bersama dengan swasta, maka yang BPMC ini hanya wakil dari pemerintah. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-8 dan saya pimpin bersama dengan Menteri Luar Negeri Wong," ujarnya.
Sekali lagi, ia sebutkan, kedua pertemuan tersebut merupakan mekanisme kerja sama
dari Bali Process.
"Sebagaimana diketahui, Bali Process didirikan tahun 2002 oleh Indonesia dan Australia, dan merupakan forum konsultasi regional yang membahas isu tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan manusia dan kejahatan terkait lainnya di kawasan," jelasnya.
Ia sebutkan, anggota dari Bali Process ada 45 negara dan entitas, serta 4 (empat) organisasi internasional (UNHCR, IOM, UNODC, dan ILO). Selain memimpin BPMC dan juga pertemuan bersama dengan bisnis (GABF), dalam kunjungan ke Adelaide saya juga melakukan beberapa
"Pertemuan bilateral, yaitu dengan, Presiden Kiribati, Wakil Presiden Palau, Menlu Solomon Islands, Menlu Bangladesh," ujarnya.
Dia juga katakan, akan mulai dengan pertemuan Bali Process Ministerial Conference.
"Pertemuan ini dihadiri oleh 36 negara, 1 teritori khusus, dan 4 organisasi internasional, yang merupakan anggota Bali Process plus 6 observer. Seperti tadi saya sampaikan, pertemuan terdiri dari dua bagian." katanya.
"Yakni, Government and Business Forum (GABF) yang merupakan gabungan pemerintah dan swasta dan membahas perkembangan dan komitmen Acknowledge, Act, Advance (AAA) Recommendations dan area untuk kolaborasi ke depan," sambungnya.
Bagian yang kedua, ia sebutkan, yang hanya pemerintah, yang tadi ia sebutkan, Bali Process Ministerial Plenary yang membahas isu teknologi, masa depan Bali Process, dan sekaligus dalam pertemuan tersebut mengadopsi Adelaide Strategy of Cooperation 2023.
"Dalam sesi GABF, saya didampingi oleh Bapak Boy Thohir selaku perwakilan dunia usaha. Dan di dalam pertemuan GABF, saya sampaikan bahwa dunia usaha harus berperan mengatasi tindak pidana perdagangan manusia dan kerja paksa dalam kegiatan usaha dan rantai pasok mereka," ujarnya.
Dia juga akui telah menyampaikan, data di dalam pertemuan bahwa ILO memperkirakan setiap hari ada 27,6 juta orang yang menjadi korban kerja paksa.
"Dan mayoritas kasus tersebut bermula dari buruknya proses rekrutmen yang termasuk dilakukan melalui tindak pidana perdagangan orang," katanya.
"Saya juga tekankan dalam pertemuan GABF pentingnya kemitraan pemerintah dan sektor swasta untuk memerangi perdagangan orang. Saya juga garis bawahi perlunya memberikan perhatian khusus terhadap semakin maraknya online job scams," sambungnya. (aag)
Load more