Rapat Bareng PPATK, Benny K Harman: Ada Dana Besar untuk Tunda Pemilu 2024

Jakarta - Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman menyinggung soal adanya dana besar yang digunakan untuk agenda wacana penundaan pemilu 2024.

Hal itu dia ungkapkan saat rapat kerja Komisi III DPR bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Awalnya, Benny menanggapi paparan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengenai adanya 90.742 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Dia meminta Ivan untuk menjabarkan secara detail LTKM itu.

Dia juga menanyakan soal macam-macam tindak pidana dari 1.290 Laporan Hasil Analisis (LHA) selama 2022. Adapun jumlah transaksi itu mencapai Rp183,88 triliun.

1.290 laporan hasil analisis (LHA) yang diduga terkait tindak pidana. Adapun nominal transaksi diduga terkait dengan tindak pidana mencapai Rp183,88 triliun.

“Dari sekian banyak dugaan itu, tolong dijelaskan tindak pidana apa aja. Dengan uang diduga Rp183,88 triliun, itu duit disimpan di mana? Apa masuk kasus tambang Ismail Bolong?” kata Benny di ruang rapat Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2023).

Politikus Partai Demokrat itu juga meminta Ivan menjelaskan secara detail soal aliran dana kasus korupsi dan perjudian. Dan meminta PPATK menelusurinya.