NasDem Jamin Anies Tak Akan Tanda Tangan Surat Utang Piutang untuk Maju Capres

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali memastikan pencapresan Anies Baswedan di Pilpres 2024 ini tak akan membuat Anies menandatangani surat utang piutang.

Adapun Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pertama kali dideklarasikan capres oleh NasDem. Kemudian disusul oleh Demokrat dan PKS.

“Insya Allah Anies tidak akan menandatangani. Jadi ketika dia jalan bersama-sama diusung oleh Partai NasDem, saya pastikan tidak ada penandatanganan surat utang. Jadi itu saya pastikan tidak ada utang piutang dalam perjalanan ini,” kata Ali saat dihubungi, Jumat (24/2/2023).

Dia menyampaikan NasDem memahami  bahwa Anies tidak memiliki banyak uang untuk maju capres. Ali mewajarkan hal tersebut karena Anies bukan dari kalangan pengusaha.

“NasDem menyadari betul bahwa Anies itu tidak memiliki uang untuk maju sebagai capres karena dia bukan pengusaha,” ujar Ali.

Atas hal itu, dia menyebut bahwa biaya pencapresan Anies itu akan menjadi tanggung jawab bersama

“Dan tentunya ada konsekuensi-konsekuensi, kemudian diskusi dengan tokoh-tokoh yang selama ini mengharapkan Pak Anies maju sehingga kemudian menjadi tanggung jawab bersama,” ucapnya.

Diketahui sebelumnya, heboh beredar surat utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI 2027 lalu.

Anies menegaskan bahwa tak ada utang antara dirinya dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017. Ia mengaku bahwa uang senilai Rp50 miliar adalah bentuk dukungan dari pihak ketiga.

"Sebenarnya bukan pinjaman tapi dukungan, yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai utang, jadi dukungan yang minta dicatat sebagai utang," ujar Anies, dikutip oleh tvOnenews melalui akun YouTube Merry Riana pada Minggu (12/2/2022). 

“Jadi begini, pada masa kampanye itu banyak sekali melakukan sumbangan, banyak sekali, ada yang kami tahu, ada yang kami tidak tahu, dan ada yang memberikan dukungan langsung apakah relawan,” katanya.

Anies tak menyebut pihak ketiga yang dimaksud, namun ia mengaku bahwa Sandiaga yang telah menjadi penjamin.

"Ini kan dukungan untuk sebuah kampanye untuk perubahan untuk kebaikan, bila ini berhasil maka itu dicatat sebagai dukungan, bilang kita tidak berhasil dalam pilkada maka itu menjadi utang yang harus dikembalikan, jadi itu kan dukungan tuh, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi, jadi uangnya bukan dari Pak Sandi, jadi ada pihak ketiga yang mendukung, kemudian saya menyatakan ada suratnya, surat pernyataan utang," jelas Anies.

"Saya yang tanda tangan. Dan dalam surat itu disampaikan apabila pilkada kalah maka saya berjanji saya dan Pak Sandiaga ini berjanji mengembalikan,” tambah  Anies.

Dalam penjelasannya, Anies menegaskan soal sistem perjanjian yang dimana pembayaran utang dilakukan bukang jika menang namun apabila mereka kalah dalam Pilkada DKI 2017 itu.

"Yang perlu digarisbawahi kenapa kalah bayar? Biasanya orang berpikir menang bayar. Kalau kalah maka saya akan berada di luar pemerintahan, maka di situ saya cari uang untuk mengembalikan. Mungkin saya bisnis mungkin saya usaha apapun supaya mengembalikan," jelas Anies.

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2027 (Twitter)

Capres yang pertama kali diusung oleh Partai NasDem itu kemudian mengatakan bahwa jika perjanjian menang bayar, maka itu jebakan biaya pilkada yang selama ini ada.

"Kalau saya menang, saya masuk pemerintahan, saya tidak cari uang untuk bayar di pemerintahan untuk bayar itu. Kalau tidak, saya harus ngumpulin uang bayar utang, bukankah ini yang menjebak kita selama ini dengan secara macam praktik-praktik fund rising untuk biaya pilkada," tasdasnya.

"Sebaliknya bila kalah maka saya di luar pemerintahan, sah dong cari uang, sah dong punya usaha tapi begitu menang saya masuk pemerintahan malah nggak usah (diganti). Justru itulah dukungan anda untuk Jakarta yang lebih baik, membawa perubahan Jakarta," tambah Anies.

Anies kemudian mengatakan bahwa sistem perjanjian itu merupakan pola pikir baru dan ia siap jika harus diperlihatkan.

"Itu ada perjanjian yang karena ada seseorang yang mengungkap, ya sekarang kita ceritakan. Ada dokumennya. Jadi kalau memang suatu saat itu dianggap perlu dilihat, boleh saja, wong tidak ada sesuatu yang luar biasa di situ," kata Anies. 

Sebelumnya, beredar surat utang piutang antara Anies Baswedan - Sandiaga Uno. Uang itu dipinjam untuk kebutuhan kampanye Pilkada DKI 2017. 

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pelantikan di Tahun 2017 (tvOne)

Sebagaimana diketahui, pada Pilkada DKI 2017, Anies dan Sandi maju menjadi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Keduanya pun akhirnya menang setelah mengalahkan pasangan Ahok-Djarot.

Dikabarkan bahwa Anies memiliki utang senilai Rp50 miliar kepada Sandiaga Uno. Surat utang itu awalnya diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa. 
Pernyataan Erwin itu dilontarkan dalam YouTube Akbar Faizal Uncensored yang diunggah pada Minggu (5/2/2023).

Dalam dokumen yang diterima oleh tvOnenews pada Jumat (10/2/2023) malam, surat itu berjudul Surat Pernyataan Pengakuan Hutang II.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Anies di atas materai 6000 pada 6 Februari 2017 itu ada tujuh poin yang tertuang. 

Tujuh Poin dakam Surat Utang Piutang antara Anies Baswedan - Sandiaga Uno

Pertama, surat pernyataan ini adalah tambahan dari Surat Pernyataan Pengakuan Utang I yang dibuat pada 2 Januari 2017 lalu sebesar Rp20 miliar.

Kedua, Anies mengakui bahwa ia kembali meminjam uang sebesar Rp30 miliar dari Sandi tanpa jaminan dan tanpa bunga pada 2 Januari 2017. 

Dalam poin kedua itu, tertulis bahwa dana tersebut digunakan untuk keperluan kampanye Pilkada DKI 2017. Dana itu kemudian akan diserahkan oleh Sandi kepada tim kampanye.

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2027 (Gerindra)

Ketiga, Anies mengakui bahwa total jumlah dana pinjaman I dan II sebesar Rp50 miliar.

Keempat, sebagaimana dana pinjaman I, Anies menyatakan bahwa dirinya mengetahui bahwa dana pinjaman II itu berasal dari pihak ketiga. 

Ia lalu menyatakan bahwa Sandi menjamin secara pribadi pengembalian dana pinjaman II itu kepada pihak ketiga.

Sementara, dalam poin kelima, tertulis bahwa Sandi mengetahui dana pinjaman II itu bukan untuk kepentingan pribadi Anies namun untuk dana kampanye Pilkada DKI 2017. 

Kemudian tertulis juga bahwa peminjaman tersebut dilakukan karena dana yang dijanjikan Erwin Aksa selaku pihak penjamin berdasarkan kesepakatannya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra, saat itu belum tersedia.

Poin keenam, Anies berjanji dan bertanggungjawab akan mengembalikan dana pinjaman II jika dirinya dan Sandi tidak berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur pada PIlkada 2017.

Ketujuh, jika Anies dan Sandi terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017, Sandi berjanji akan menghapuskan dana pinjaman II serta membebaskannya dari kewajibannya.

Terakhir, tertulis bahwa mekanisme penghapusan dana pinjaman II akan ditentukan kembali berdasarkan kesepakatan antara Anies dengan Sandi. (saa)