Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menyebut masih ada celah untuk terus menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024.
Hal ini karena anggaran Pemilu 2024 belum sepenuhnya dicairkan pemerintah. Menurut dia, anggaran Pemilu yang belum cair itu dapat menjadi alat untuk memainkan wacana penundaan pemilu.
“Masih ada ruang untuk bisa penundaan pemilu. Kenapa? Karena kesepakatan anggaran KPU juga belum cair. Bagaimana kesepakatan mau cair? Kesepakatan aja dulu, dibahas aja dulu, ini juga menjadi persoalan,” ungkap Ujang dalam sebuah diskusi di Hotel Holiday Inn Express, Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2023).
Dia mengatakan isu perpanjangan masa jabatan presiden juga menjadi alat untuk penundaan pemilu. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan untuk menolak masa jabatan presiden diperpanjang.
“Alhamdulillah kemarin MK memutuskan menolak perpanjangan masa jabatan presiden,” kata dia.
Sebagai informasi, jumlah anggaran Pemilu 2024 yaitu sebesar Rp110,4 triliun. Rinciannya yaitu Rp76,6 triliun untuk KPU dan Rp33,8 triliun untuk Bawaslu.
Anggaran untuk KPU tersebut akan dicairkan secara bertahap, yakni sejak tahun 2022 hingga 2024 nanti.
Pada 2022, jumlah yang cair sebesar Rp8,061 triliun. Lalu, tahun 2023 akan dicairkan sebesar Rp23,8 triliun. Dan tahun 2024 sebesar Rp44,7 triliun. Namun, untuk tahun 2022, pemerintah hanya mencairkan anggaran sebesar Rp3,69 triliun dari anggaran yang telah disepakati bersama.
Terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya mengalokasikan anggaran tahapan Pemilu dalam APBN 2023 sebesar Rp19,6 triliun. Dengan rincian untuk KPU sebesar Rp13,97 triliun dan untuk Bawaslu senilai Rp5,6 triliun. (saa/ree)
Load more