Jakarta, tvonenews.com - Isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo kembali menjadi topik perbincangan publik. Muasalnya adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan 757/Pdt.G/2022 yang memerintahkan KPU menunda tahapan Pemilu 2024.  

Terbaru, bakal calon presiden Anies Baswedan menyatakan ada seorang Menteri Koordinator (Menko) secara terang-terangan bicara perubahan konstitusi dalam konteks penundaan pemilu 2024. 

Berdasarkan penelusuran tim tvonenews.com, Minggu (19/3/2023), isu penundaan pemilu 2024 pertama kali mencuat setelah pernyataan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia Pada 9 Januari 2022 silam. 

(Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Sumber: ANTARA)

Saat itu Bahlil mengklaim sebagian pengusaha berharap pelaksanaan Pemilu 2024 diundur. Alasan Bahlil menyampaikan gagasan tersebut karena mempertimbangkan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. 

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," ujar Bahlil saat itu. 

Pernyataan Bahlil kemudian menuai beragam pendapat baik yang mendukung maupun menolak.