Ketum Apdesi Minta 10 Persen Dana Desa dari APBN Jadi Harga Mati

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum (Ketum) DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Surta Wijaya menekankan agar 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dana desa terealisasikan.

Menurut dia, sebelum Indonesia berdiri, desa telah terlebih dahulu ada di dunia, sehingga jelas bahwa wilayah tersebut perlu mendapat perhatian lebih.

"Pembangunan jangan hanya di kota, agar masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan di desa. Jadi, 10 persen ke depan ialah harga mati dari APBN," kata Surta di depan ribuan peserta yang menghadiri HUT Undang-Undang Desa di Parkiran Timur, Senayan, Jakarta, Minggu (19/3/2023).

Surta menjelaskan selain dana desa yang harus diperthatikan, pihaknya mendesak agar Pilkades tidak ditunda.

Permintaan tersebut diserukan Surta di depan ribuan peserta dan Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

Dia menyarmtakan para kepala desa telah berdarah-darah memperjuangkan hingga akhirnya Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan.

"Saya minta kepada Ketua MPR, bahwa bagaimana pun perjalanan panjang kepala desa harapan saya, bahwa 7.000 kades yang masa jabatannya habis, tetap harus Pilkades dilaksanakan," jelasnya.

Selain itu, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Apdesi, Asri Anas turut meminta pemerintah menetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional.

Sebelumnya, ribuan kepala desa beserta perangkat desa lainnya dan Badan pengawas Desa (BPD) memperingati HUT Undang-Undang Desa yang ke-9.

Sejumlah pejabat negara pun hadir, seperti Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, hingga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.(lpk/muu)