Geger Pernyataan Mahfud MD: Setiap Masyarakat Indonesia Dapat Rp20 Juta Tanpa Bekerja, Jika Bisa Menghapus Celah Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, jika korupsi di bidang pertambangan dihapuskan maka setiap masyarakat Indonesia bisa mendapatkan uang sebesar Rp20 juta tanpa bekerja.

"Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi maka setiap kepala orang Indonesia itu, setiap bulan akan mendapat uang Rp20 juta tanpa kerja apa pun," kata Menko Polhukam, Mahfud MD, di hadapan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023).

Menurut Mahfud MD, korupsi di Indonesia ini seolah sudah menjadi kanker yang menyebar ke aliran darah, karena segala bidang tak luput dari celah korupsi.

"Gilanya korupsi di negara kita ini. Menoleh ke mana saja ada korupsi. Menoleh ke hutan ada korupsi di hutan, noleh ke udara pada pesawat udara korupsi di Garuda, ada asuransi wah juga ada, koperasi juga korupsi," tuturnya.

Oleh karena itu, Mahfud menuntut adanya reformasi sejalan dengan apa yang pernah digaungkan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad.

"Saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini dia mengundang ahli dari Amerika itu, diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup, jangan ada korupsi. Itu lah mengapa kita melakukan reformasi," pungkas dia.

                                                  Holding Industri Pertambangan, MIND ID

 

Sebelumnya, Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengatakan bahwa sistem pertambangan di Indonesia ini sangat berantakan. Dia melihat masih ada beberapa perusahaan yang tidak menyetor uang kepada pemerintah.

Abraham menjelaskan, bahwa sistem pertambangan di Indonesia itu berantakan khususnya dari sisi reklamasi pasca pertambangan.

"Jadi kita temukan di lapangan ternyata ada beberapa perusahaan seharusnya menyetorkan iuran untuk memperbaiki kembali lingkungan tidak menyetor ke pemerintah daerah," ujar Abraham saat hadir di acara diskusi bertajuk 'Gurita Energi Kotor dari Lubang Tambang', Kamis 17 November 2022.

                                                            Mantan Ketua KPK Abraham Samad

 

"Saya tidak tahu kenapa terjadi itu. Apakah ada permainan atau ada suatu sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya?," sambungnya.

Menurut Abraham, berantakannya sistem pada pertambangan di Indonesia disebabkan oleh tata kelola dalam pertambangan. Maka dari itu, marak terjadinya praktik korupsi dan kecurangan.

"Tata kelola di sektor pertambangan minerba amburadul. Terbuka lubang terjadinya fraud dan corruption," kata dia. (agr/mii)