KPPU Temukan Adanya Dugaan Penjualan Bersyarat dan Pembatasan Peredaran Minyakita

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengumpulkan lebih dari seratus produsen dan distributor minyak goreng untuk diadvokasi agar tidak melakukan perilaku penjualan bersyarat (tying sales) atau pembatasan peredaran/penjualan minyak goreng.

Hal ini dilakukan usai ditemukan adanya dugaan penjualan bersyarat atas Minyakita, serta pembatasan peredaran di daerah tertentu. 

Direktur Ekonomi KPPU, Mulyawan Ranamenggala menyebutkan adanya temuan kelangkaan produk Minyakita dan harga yang berada di atas eceran tertinggi di bulan Desember-Februari 2023, serta adanya penurunan produksi minyak goreng baik curah maupun kemasan sederhana.

“Pemerintah sudah meningkatkan tambahan suplai minyak goreng kemasan dan curah hingga 450.000 ton selama 3 (tiga) bulan dari Februari hingga April 2023 untuk menjaga stok minyak goreng rakyat. Saat ini realisasi produksi minyak goreng kemasan rakyat Minyakita hanya sekitar 24% dari total program minyak goreng rakyat,” kata dia, melansir dari keterangan resmi pada Jumat (31/3/2023).

Atas hal tersebut ketersediaan Minyakita lebih terbatas lebih dibandingkan dengan minyak goreng curah.

“Adanya kelangkaan ini akan berpotensi mendorong kenaikan harga Minyakita di tingkat konsumen, sehingga mendorong adanya praktik persaingan usaha tidak sehat seperti penjualan bersyarat antara Minyakita dengan produk lain atau menahan pasokan dengan harapan terjadi kenaikan harga yang lebih tinggi lagi,” tuturnya.

Sementara, Direktur Advokasi KPPU, Zulfirmansyah mengimbau agar pelaku usaha tidak melakukan penjualan bersyarat (tying sales) atau pembatasan peredaran/penjualan (seperti dengan menahan pasokan) karena dapat melanggar ketentuan undang-undang.