Reaksi PKS soal Wacana Koalisi Besar KIB-KKIR: Lebih Baik untuk Putaran Kedua

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi dengan santai terkait kabar wacana pembentukan koalisi besar gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Menurut dia, gagasan itu wajar muncul karena keputusan soal pencapresan belum di tahap akhir. Oleh karena itu, semua parpol masih bisa melakukan pendekatan.

“Nah, jadi, buat kami, monggo saja, masing-masing melakukan komunikasi, dan malah sehat ya, tetapi mungkin kalau saya menggarisbawahi, lebih cepat diumumkan, jauh lebih baik,” ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023).

Di sisi lain, anggota Komisi II DPR ini mengusulkan agar wacana koalisi besar itu sebaiknya dilakukan pada putaran kedua. Menurut dia, pembentukan dua poros capres ini bisa memicu polarisasi.

“Paling baik kalau menurut saya, nanti koalisi besarnya di putaran kedua, gitu loh. Kan lebih bagus, lebih elegan,” jelasnya.

“Tapi kalau ada upaya untuk cuma dua, buat saya tidak sehat. Kalau cuma dua pasang, jalan yang dicoba diwujudukan itu kita tidak belajar dari 2014 dan 2019,” tambah Mardani.

Mardani menuturkan koalisi yang baik tidak dilihat dari besar atau kecilnya suatu koalisi. Namun, dilihat dari kesamaan basis perjuangan.

“Kalau, pokoknya yang besar, tapi masing-masing punya arah perjuangan yang berbeda, orientasi berbeda, nanti tidak solid dan tidak satu platform pembangunannya,” kata dia.

Menurutnya, kooalisi yang sementara ini terbentuk sudah ideal dengan muncul lebih dari dua koalisi. Di antaranya KIB, KKIR, Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP), dan PDIP yang berdiri sendiri.

“Lebih baik setiap partai punya keberanian untuk menyuarakan nilai-nilai yang, kan kita bikin partai itu ada nilainya,” jelas Mardani.

Lebih lanjut, Mardani menambahkan pihaknya lebih sepakat ada koalisi kecil yang terbentuk untuk saat ini. Sebab gerakannya akan mudah dinilai publik.

“Karena ketika gabung ramai-ramai, mungkin ada niat baik tentang stabilitas pembangunan, lain-lain. Tetapi, efeknya kepada bagaimana pemilu dan demokrasi itu menjadi wadah pendidikan politik terbaik buat rakyat bisa tidak terwujud, karena rakyat jadi enggak engaged, enggak tertarik, enggak terlibat, karena tidak ada kontestasi, enggak ada gagasan,” tutup dia. (saa)