2. Regulasi Sosial, yang dinilai berdasar peristiwa intoleransi, dan dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi.
3. Tindakan Pemerintah, yang dinilai berdasarkan pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi, dan tindakan nyata terkait isu toleransi.
4. Demografi Sosio-Keagamaan, yang dinilai berdasarkan heterogenitas keagamaan penduduk, serta inklusi sosial keagamaan. (ags/ebs)
Load more