Begini Sejarah THR di Indonesia serta Dasar Hukumnya yang Harus Dipatuhi oleh Pengusaha

Besarnya tunjangan hari raya oleh pemerintah kala itu besarannya antara Rp 125 hingga Rp 200 atau dihitung dengan nilai kurs yang berlaku sekarang adalah senilai Rp 1,1 juta sampai Rp 1,75 juta.

Perdana Menteri Indonesia ke-6, Soekiman Wirjosandjojo. - (Wikipedia)

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat itu mendapat protes dari para buruh yang bekerja swasta. Para buruh tersebut merasa telah bekerja keras dan turut terlibat membangkitkan perekonomian nasional.  

Karena itu pula, para buruh juga menuntut Tunjangan Hari Raya atau THR, seperti yang sudah diberikan pemerintah kepada para pegawai negeri sipil atau PNS kala itu.

Pada tanggal 13 Februari 1952, para buruh di berbagai perusahaan swasta melakukan aksi mogok kerja, dan tuntutannya meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan agar para buruh tersebut mendapat THR dari perusahaan swasta tempat mereka bekerja.

Pemerintah ketika itu langsung turun tangan. Soekiman lantas meminta supaya perusahaan bersedia mengeluarkan THR atau tunjangan hari raya untuk para karyawannya.

Buruh salah satu perusahaan rokok di Kudus saat terima THR.- (Dok. tvOnenews.com)

Sejak saat itu istilah THR atau tunjangan hari raya menjadi populer di Indonesia. Namun peraturan resmi mengenai THR atau tunjangan hari raya tersebut a baru keluar sekian tahun berikutnya, lama setelah rezim berganti.

Dasar Hukum Pembayaran THR