Jakarta, tvOnenews.com - Duet capres dan cawapres pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kembali muncul ke publik. 

Menanggapi hal ini, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy alias Romy mengaku tidak yakin duet itu menjadi kenyataan.

Hal itu karena persoalan utang piutang antara Anies dan Sandi bekas Pilkada DKI 2017 lalu.

“Kalau saya tidak yakin duet itu berulang setelah mencuatnya kasus pinjam-meminjam modal yang tak dituntaskan Anies ke Sandi beberapa waktu lalu,” ujar Romy saat dihubungi, Senin (17/4/2023).

Dia menjelaskan hubungan politik Anies dan Sandi juga kurang bagus setelah kader Partai Gerindra itu memutuskan berhenti menjadi wakil gubernur DKI Jakarta.

“Sepengetahuan saya, saat Pak Sandi Wagub kemudian memutuskan berpisah menjadi Cawapres, komunikasi politiknya dengan Pak Anies tidak terlalu bagus,” katanya.

Oleh karena itu, Romy tetap yakin bahwa duet Anies-Sandi di Pilpres 2024 tidak akan terwujud karena masalah hutang piutang itu.

“Dalam politik, peluang sekecil apapun tetap ada. Tapi duet itu kecil kemungkinannya melihat sejarah kebersamaan Anies-Sandi di DKI yang tak terlalu baik di akhirnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Demokrat sudah angkat bicara soal peluang duet Anies-Sandi. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Andi Arief mengatakan pihaknya menutup peluang duet Anies-Sandi di Pilpres 2024.

“Bagi Demokrat nama Sandiaga Uno kita tutup, tidak akan membicarakan nama itu lagi, tapi kalau nama-nama lain silahkan dibicarakan nanti,” ujar Andi saat dihubungi, Jumat (14/4/2023).

Diketahui, duet Anies-Sandi sempat terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Keduanya diusung oleh Partai Gerindra dan PKS. Anies-Sandi berhasil memenangkan pertarungan menjadi gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022.

Hutang Piutang Anies-Sandi

Sebelum mencapai kemenangan, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut memiliki utang ke Sandiaga Uno sebesar Rp 92 miliar. Utang itu dia pinjam untuk kebutuhan kampanye Pilkada DKI 2017.

Pertama, Anies meminjam uang sebesar Rp 20 miliar ke Sandi. Hal itu tertera dalam Surat Pengakuan Utang Dana Pinjaman I tertanggal 2 Januari 2017.

“Surat pernyataan ini adalah tambahan dari surat pernyataan pengakuan utang pertama yang dibuat tertanggal 2 Januari 2017 sebesar Rp 20 miliar (Dana Pinjaman I),” bunyi poin I dalam Surat Pernyataan Pengakuan Utang II, dikutip Jumat (10/2/2023) dari file pdf yang diterima tvOnenews.

Adapun Surat Pernyataan Pengakuan Utang II itu ditandatangani oleh Anies tertanggal 6 Februari 2017.

Kedua, pada poin ke-2, Anies mengakui bahwa dirinya kembali meminjam uang ke Sandi sebesar Rp 30 miliar atau disebut Dana Pinjaman II pada 2 Februari 2017.

Ketiga, Anies meminjam uang lagi ke Sandi sebesar Rp 42 miliar atau disebut Dana Pinjaman III.

Dana Pinjaman III itu tercantum dalam Surat Pernyataan Pengakuan Utang III yang ditandatangani oleh Anies pada 9 Maret 2017. Surat ini diunggah oleh akun Twitter @PartaiSocmed, Jumat (10/2/2023).

“Saya mengakui meminjam uang kembali sebesar Rp 42 miliar dari Bapak Sandiaga S. Uno tanpa jaminan dan tanpa bunga (Dana Pinjaman III) pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70% dari total biaya pada Kampanye Putaran II Pilkada DKI 2017 (total biaya Rp 60 miliar) dimana Dana Pinjaman III tersebut akan diserahkan oleh Bapak Sandiaga S. Uno langsung kepada Tim Kampanye,” demikian bunyi poin ke-2 dalam Surat Pernyataan Pengakuan Utang III.

Dengan demikian, total utang Anies ke Sandi untuk kebutuhan Pilkada DKI 2017 sebesar Rp 92 miliar.

Namun, total utang itu kini tidak perlu dibayar oleh Anies karena dia dan Sandi berhasil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur di Pilkada 2017. Janji ini juga tercantum dalam poin ke-7. (saa)