Jakarta, tvOnenews.com - Mengajukan capres dan cawapres di Pilpres, merupakan hak setiap parpol yang dijamin oleh Konstitusi. Baik sendiri, maupun gabungan parpol.
Hak ini harus dijaga agar tak ada kekuatan lain yang coba baku-baku atur dari belakang menentukan siapa capres dan cawapres bahkan siapa yang harus terpilih.
"Biarkan parpol-parpol yang memang fungsi dan tanggung jawabnya menyerap dan menyalurkan aspirasi dari rakyat dalam demokrasi, memutuskan mana capres yang akan diusung. Biarkan rakyat menyalurkan aspirasinya melalui parpol, yang berdaulat. Jangan sampai kita, rakyat Indonesia, diatur-atur oleh oligarki," ujar Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan yang diterima, Jumat (21/4/2023).
Siapapun capres dari PDIP, ataupun Koalisi Besar, baik Puan, Ganjar, maupun yang lainnya, bagi Demokrat tak ada bedanya. Demokrat dan Koalisi Perubahan tetap konsisten mengusung Anies Baswedan, memperjuangkan perubahan dan perbaikan di negeri ini.
"Memperjuangkan perbaikan kesejahteraan sosial dan ekonomi di negeri ini. Memperjuangkan perbaikan penegakan hukum dan keadilan. Memperjuangkan demokrasi tetap tegak di negeri ini. Inilah yang sering disampaikan Ketum AHY dalam berbagai kesempatan," ucap Herzaky.
"Bagi Ketum kami, Mas AHY, people first. Kepentingan rakyat yang utama. Saatnya rakyat kembali yang diutamakan, saatnya pembangunan kembali benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Bukan sibuk bangun sana bangun sini hanya untuk bagi-bagi proyek di antara elit, tapi rakyat tak merasakan manfaatnya," sambungnya.
Menurutnya, tak ada lagi era pembangunan yang grasa-grusu, tidak dengan perencanaan matang, lalu malah membebani negara dan rakyat seperti pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Bunga membengkak, pembangunan terkatung-katung, malah APBN mau dijadikan jaminan.
Load more