“Iya, sudah hampir 1600 perusahaan di Jakarta, tim pengawas kita kurang untuk mengawasi dan memeriksa, ini menjadi kendala,” ujarnya, di Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2023).
Terlebih, saat ini pihaknya hanya memiliki 50 anggota saja yang bertugas di tim pengawas.
Mirisnya ada sembilan orang yang akan pensiun pada tahun ini. Sehingga proses pemeriksaan akan berjalan jauh lebih lambat.
“Makanya sudah saya petakan kita kurang SDM. 100 anggota itu ideal, tapi kondisi existing kita 50, separuhnya. Besok ada 9 orang yang pensiun,” jelas dia.
Oleh karena itu, dia tengah berusaha meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta agar menambah orang ke dalam tim pengawasan agar polemik THR ini segera diselesaikan.
“Saya lagi minta BKD untuk menambah tim pengawas maupun mediator. Karena kan biasa sebelum diperiksa, kami mediasi dulu. Tapi kalau enggak selesai, tim pengawas turun, membuat nota pemeriksaan satu, dua, sampai kami buat teguran. Kemudian kalau dia belum, prosesnya PPNS masuk ke sana, nanti di pengadilan,” ungkapnya.
Sebagai informasi, tim pengawas ini terdiri dari internal Disnakertransgi dan suku dinas Disnakertransgi. (agr/muu)
Load more