Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Selasa (2/5/2023).
Pertemuan itu, disebut agenda halalbihalal dan berdiskusi bagaimana kondisi perekonomian Indonesia di masa depan.
Terkait hal ini, Pengamat Komunikasi Politik, Hendri Satrio menolak bahwa pertemuan tersebut tidak patut dilakukan oleh seorang Presiden.
Menurut dia, jika tidak untuk membahas masalah negara, Istana Merdeka tidak semestinya dijadikan tempat kongkow para ketum parpol.
"Kalau tidak membahas masalah negara, gak boleh. Ini bukan tentang etis gak etis, ini tentang patut gak patut. Dan harusnya presiden, bisa menjawab itu etika kepatutan," kata Pria yang akrab disapa Hensat, Rabu (3/5/2023).
"Kalau memang ternyata tidak patut harusnya tidak boleh dilakukan, kecuali memang presiden mau show off bahwa ini adalah teman-teman saya yang saat ini ada dan bersiap untuk mengawal saya," jelas Hensat.
Meskipun begitu, Hensat menegaskan bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh Jokowi termasuk kurang patut dilakukan oleh kepala negara. Sebab, seorang Presiden selalu menjadi sorotan bagi rakyatnya.
"Tapi kan gak gitu juga, seluruh rakyat Indonesia kan mengawal dirinya, kenapa demikian, karena kita setia mengawal proses pemilu kok sampai 2024," pungkasnya.(rpi/muu)
Load more