“Kalau diundang oleh partai koalisi pemerintah, lalu berdiskusi soal masa depan bangsa, mendengarkan aspirasi, masak enggak boleh sih,“ kata Viva.
Sebab mereka juga menjabat sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju.
“Dengan para gubernur juga dekat, apalagi dengan Ganjar Pranowo, karena pemerintahan provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintahan pusat yang memiliki fungsi desentralisasi dan dekonsentrasi dari kebijakan pemerintah pusat,” tuturnya.
Dia menambahkan Jokowi juga sering menjadi korban playing victim dengan narasi bahwa pemerintah melakukan penjegalan, pembegalan terhadap figur dan parpol tertentu.
“Presiden Jokowi tidak pernah melarang siapapun warga bangsa untuk maju berkontestasi di pilpres,” jelasnya. (saa/muu)
Load more