Hindari ‘Abuse of Power’ Jadi Alasan MK Tambah Masa Jabatan Pimpinan KPK, Arsul Sani: Penghinaan ke DPR dan Presiden

“Itu kan agak ‘penghinaan’ itu terhadap DPR dan presiden. Kan pembentuk UU itu kan DPR dan presiden gitu loh,” tuturnya.

Kendati demikian, Arsul mengaku Komisi III DPR tidak bisa memanggil MK soal putusan tersebut.

Sebab MK adalah oembaga negara yang masuk dalam rumpun yudikatif, yang memiliki independensi sendiri.

“Kita harus hormati independensi dan kemandiriannya, tapi tentu dalam negara demokrasi, dalam hubungan ketatanegaraan tetap kita ini lembaga negara yang lain, masyarakat sipil, itu juga boleh mengkritisi MK,” jelas Wakil Ketua Umum PPP.

“Nanti dalam rapat konsultasi tentu ya DPR akan menyampaikan pendapat DPR terhadap utusan MK yang inkonsisten itu,” tambah Wakil Ketua MPR.

Di sisi lain, Arsul menghormati keputusan MK yang mengabulkan perubahan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. (saa/muu)