“Kami mendukung sistem proporsional terbuka. Kita tidak ingin mendapat calon anggota DPR RI seperti membeli kucing dalam karung,“ tambah dia.
Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman pun menyinggung soal DPR yang juga memiliki wewenang.
Dia mengatakan DPR bisa saja menggunakan kewenangannya untuk mengatur budgeting MK.
“Apabila MK berkeras untuk memutus ini, kami juga akan menggunakan kewenangan kami. Begitu juga dalam konteks budgeting,” kata dia.
“Di presidential threshold, mereka mengatakan open policy pembuat undang-undang karena itu meyangkut presidential threshold. Di sistem pemilu kenapa itu sepertinya mau diacak-acak. Tapi kami berkeinginan MK berkomitmen dengan putusan tahun 2008 tetap proporsional terbuka,” pungkas Yandri. (saa/muu)
Load more