Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyebutkan, 90 persen warga Indonesia pergi ke luar negeri secara ilegal dan menjadi korban sindikat perdagangan orang.
"Dalam 3 tahun terakhir BP2MI telah menangani kurang lebih 94 ribu anak-anak bangsa yang dideportasi dari Timur Tengah maupun Asia. Dan 90 persen yang dideportasi mereka yang berangkat tidak resmi atau unprosedural, dan diyakini 90 persen dari angka itu diberangkatkan dari sindikat pekerja migran Indonesia," kata Benny.
"Kemudian 3.600 (orang) yang sakit depresi, hilang ingatan, dan bahkan cacat secara fisik. Kenapa? Mereka sakit. Saat meninggal, selain penganiayaan, karena yang ilegal pasti tidak pernah mengantongi hasil medical check up, termasuk tes psikologis yang diwajibkan ketika mereka berangkat resmi," tambahnya.
Mahfud Singgung Bekingan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden RI, Joko Widodo telah memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas para pelindung alias backingan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Ia mengatakan, adanya bekingan menjadi hambatan untuk memberantas kejahatan perdagangan orang ini.
"Kita sendiri terkadang sudah mengetahui simpul-simpulnya tapi terhambat. Terhambat oleh birokrasi, mungkin juga oleh perbekingan dan sebagainya," ungkap Mahfud, Selasa (30/5/2023).
Oleh sebab itu, Mahfud menyebut, Presiden Jokowi dengan tegas memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit agar tidak ada praktik beking-membeking. Terutama di dalam lingkup pemerintahan.
"Sehingga presiden tadi memerintahkan kepada Kapolri tidak ada beking-bekingan. Karena semua tindakan yang tegas itu dibeking oleh negara," ucap Mahfud.
Load more