"Bagaimana kemudian ternyata alat sadap ini juga menjadi salah satu masalah besar dalam kerja-kerja penguatan demokrasi di Indonesia," ujar Wana.
Menurut Wana, bagaimana pengadaan alat sadap ini tidak pernah dijelaskan secara transparan, mulai dari siapa yang menggunakannya dan peruntukkanya.
Dia menyoroti anggaran kepolisian dari tahun-ketahun mengalami peningkatan untuk membeli alat-alat yang berkenaan dengan pengawasan.
"Kita tidak pernah mendapatkan informasi kejelasan, apa sebenarnya barang yang dibeli oleh kepolisian, lalu kemudian siapa yang menggunakan dan apa saja peruntukan," kata dia.
Dia menambahkan, keberadaan alat sadap pegasus berpotensi mempengaruhi kerja-kerja kelompok masyarakat sipil, bahkan jurnalis dan kelompok kritis lainnya.
Untuk itu, Wana berharap pihak kepolisian mau membuka sejumlah dokumen pengadaan alat sadap ini.
Sejumlah pihak berencana akan meminta polisi membuka data pengadaan dan meminta tindak lanjut pertanggungajawaban polisi atas penggunaaan anggaran negara ini.
Load more