Praktisi Hukum Nilai Pasal TPPO Tak Tepat untuk Jerat Penempatan PMI Ilegal

"Satgas TPPO salah sasaran jika menyasar P3MI dijadikan sebagai salah satu objek melakukan kejahatan TPPO. P3MI adalah perusahaan penempatan swasta yang notabene membantu pemerintah untuk mempermudah para CPMI ke LN," tegas Dato MZA.

Lebih lanjut, ia juga menduga aturan pemerintah terkait proses penempatan PMI yang berbelit menjadi sebab banyaknya CPMI berangkat secara ilegal ata unprosedural.

"Juga terbitnya sistem Siap Kerja, yang bahkan masih belum bisa dijalankan oleh Disnaker di Kabupaten/Kota, serta menimbulkan kesulitan dan berbelit belitnya proses penempatan PMI, sehingga menyebabkan peningkatan penemppatan PMI unprosedural /ilegal," jelasnya.

Selain itu, pengacara yang konsen pada nasib PMI tersebut juga mengkritisi pemerintah yang menurutnya telah gagal menjalankan amanat undang-undang no 18 tahun 2017.

Salah satunya mewajibkan negara memberikan pelatihan gratis kepada CPMI yang akhirnya justeru membingungkan pihak terkait soal siapa yang menanggung biaya penempatan.

"Terjadi kesimpangsiuran soal siapa yg menanggung biaya penempatan, krn tdk sesuai kondisi pasar ketenagakerjaan di negara tujuan, dan P3MI dipaksa untuk membuat pernyataan palsu tentang majikan yang sudah membayar biaya penempatan, padahal tidak. CPMI dipaksa utk berhutang dengan cara pinjaman Bank KTA," pungkasnya. (raa/muu)