Kemenag akan mengupayakan percepatan laporan keuangan dan jika DPR menyetujui maka pembahasan BPIH tahun 2024 bisa lebih cepat. Dengan begitu, proses persiapan pelaksanaan haji, mulai pengadaan akomodasi, katering, hingga transportasi lebih terakselerasi.
"Sehingga nanti kita bisa memperbaiki layanan di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina)," tambahnya.
Mengenai akomodasi, Faisal menjelaskan sudah ada penilaian dan evaluasi yang akan menjadi dasar untuk penyelenggaraan haji 2024.
"Hasil penilaian di lapangan, kami sudah bisa tetapkan sejumlah hotel yang bagus dan layak untuk dilanjutkan kerja samanya," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan perubahan kebijakan mengenai masyair merupakan sebuah tantangan yang harus dijawab.
"Pemerintah Saudi melalui Kementerian Haji menyampaikan siapa yang menyelesaikan proses administrasi lebih dulu, dia yang akan pilih posisi maktab (di Mina dan Arafah). Nah, ini juga menjadi challenge bagi Kemenag," kata Gus Men, sapaan akrab Menag.
Ia menambahkan bahwa negara yang menyelesaikan administrasi seluruh kontrak lebih awal akan memiliki hak untuk memilih posisi maktab terdekat. (ant)
Load more