tvOnenews.com - Salah satu Pendiri Ponpes Al-Zaytun Imam Suprianto dengan tegas menyatakan bahwa pesantren yang didirikannya merupakan salah satu program NII.
Fakta itu diungkap Imam di tengah kasus penistaan agama oleh Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang yang tengah ditangani Bareskrim Polri.
‘’Saya itu sebagai salah satu pendiri, orang-orang yang paling bertanggung jawab untuk kemajuan Al-Zaytun,’’ kata Imam usai program Dua Sisi tvOne bersama Dwi Anggia, dikutip pada Jumat (7/7/2023).
Bagi mereka para pejabat yang mengunjungi Ponpes Al-Zaytun menurut Imam tidak ada salahnya. Namun untuk pejabat yang melakukan hubungan khusus dan terlalu sering berkomunikasi, wajar apabila dicurigai masyarakat.
‘’Contohnya Pak Moeldoko (kata dia) di sana ketahanan pangan. Ketahanan pangan apa? Kemandirian pangan apa? Orang beras masih beli, gabah masih beli. Jadi itu kan berlebihan,’’ jelas Imam.
‘’Mangkannya saya bilang prihatin kok masih (ada yang) membanggakan,’’ imbuhnya.
Saat ditanya apakah benar Panji Gumilang menjalankan bisnis sapi New Zealand di dalam Ponpes Al-Zaytun, Imam menjawab dengan tegas.
‘’Bisnis itu nggak jalan. Kalau sekarang (sumber dana) yang paling nyata itu dia bikin yayasan-yayasan yatim yang sampai ratusan jumlahnya,’’ tuturnya.
Lebih dari itu Imam sebagai pendiri Yayasan Santri Indonesia yang menaungi Ponpes Al-Zaytun menegaskan bahwa fasilitas pendidikan di Indramayu ini bukan hanya terafiliasi dengan NII.
‘’Ya nggak usah bilang terafiliasi wong dari awal itu program NII kok. Lembaga pendidikan itu salah satu program NII,’’ tegasnya.
Dengan begitu Imam sendiri mengakui bahwa dirinya dahulu merupakan anggota NII yang digagas Kartosuwiryo.
‘’Ya kan saya anggota NII. Bukan masalah (sudah) bertaubat, sudah berbeda paham lah. Berbeda pemikiran gitu,’’ ucapnya.
Artinya apabila Panji Gumilang benar-benar merupakan pimpinan NII KW 9, maka mengapa kesannya sulit ditindak. Sementara Ponpes Al-Zaytun sudah lama berdiri.
‘’Iya karena pidana makar zaman Soeharto dengan sekarang kan beda. Kalau Soeharto dulu kan langsung tangkap aja. Sekarang, proses hukumnya, pembuktiannya, kadang-kadang yang gampang dibikin susah,’’ jelasnya.
Menurutnya pemerintah bukannya tidak bisa mengakses ke dalam tapi Imam malah melihat hal lain belakangan ini.
‘’Saya lihat ini kok seperti japremnya (jatah preman) oknum-oknum gitu, yang nggak bisa disebutin,’’ pungkasnya.
Load more