LIVESTREAM
img_title
Tutup Menu
Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali
NU menduga masih ada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang saat disembunyikan oleh para oknum
Sumber :

Sekitar 5000 PMI Diduga Berangkat Dengan Jerat Utang Lewat Koperasi Simpan Pinjam, Nahdlatul Ulama: Oknum Menikmati Bancakan

Nahdlatul Ulama (NU) menduga ada sekitar 5000 PMI diduga berangkat dengan jerat utang lewat koperasi simpan pinjam dan disembunyikan oleh para oknum tidak bertanggung jawab.

Minggu, 9 Juli 2023 - 04:52 WIB

Jakarta, tvOnenenws.com-Nahdlatul Ulama (NU) menduga ada 5.000 PMI yang berangkat ke negara tujuan seperti Korea Selatan, Taiwan dan Hong Kong untuk diarahkan masuk dalam praktik utang itu melalui koperasi simpan pinjam yang sumber dananya dari pihak keuangan (finance) luar negeri.

Kasus kasus  Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini masih terselubung dan disembunyikan oleh para oknum tidak bertanggung jawab, meski Polri sudah menindak tegas TPPO.

“Ada dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terselubung dan sengaja disembunyikan oleh oknum yang saat ini menikmati hasil bancakan para sindikat mafia TPPO melalui praktik penjeratan hutang kepada para PMI (pekerja migran Indonesia),” kata Ketua Bidang Advokasi Buruh Migran Nusantara Serikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama Abdul Rachim Sitorus dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.

Modus operandi praktik penjeratan utang yang diketahui adalah, PMI dipaksa berpura-pura untuk membayar lunas biaya penempatan kepada P3MI, sesuai dengan cost structure yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala BP2MI Nomor 328 Tahun 2022 dan Keputusan Kepala BP2MI Nomor 50 Tahun 2023.

Baca Juga :

Ia menyoroti seharusnya biaya penempatan sudah ditanggung pemberi kerja dan uang tersebut berasal dari majikan PMI. Namun alur pembayaran biaya seolah-olah berasal dari pihak ketiga, dengan perintah pembayaran di luar negeri menggunakan mata uang negara penempatan selama enam sampai sembilan bulan berturut-turut.

Majikan mereka pun diketahui selalu mendapatkan tekanan dari finance di luar negeri untuk menyetorkan cicilan dari pemotongan gaji PMI di luar negeri seolah-olah ini utang bawaan dari kampung negara asal.

Halaman Selanjutnya :
Komentar
Berita Terkait
Topik Terkait
Saksikan Juga
Jangan Lewatkan
Paslon NH Janji Ciptakan Ekosistem Inklusif untuk Lindungi Hak-hak Kelompok Rentan

Paslon NH Janji Ciptakan Ekosistem Inklusif untuk Lindungi Hak-hak Kelompok Rentan

Para penyandang disabilitas termasuk salah satu kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Ratusan Investor Swasta Antre! Ini Rencana Basuki Percepat Pembangunan IKN: Yakin 3-4 Tahun Selesai?

Ratusan Investor Swasta Antre! Ini Rencana Basuki Percepat Pembangunan IKN: Yakin 3-4 Tahun Selesai?

Dalam 3-4 tahun ke depan, Basuki Hadimuljono selaku Kepala OIKN ingin memastikan proyek pembangunan ini berjalan lebih cepat dengan bantuan dari sektor swasta.
Kaesang Blusukan di Pasar Airmadidi, Banyak Pedagang Langsung Berteriak, Ada Apa?

Kaesang Blusukan di Pasar Airmadidi, Banyak Pedagang Langsung Berteriak, Ada Apa?

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berkunjung ke Pasar Airmadidi, Minahasa Utara, Sulawaesi Utara,  berlangsung Selasa (5/11/2024).
Sempat Dirahasiakan, Ustaz Fatih Karim Akhirnya Bicara Jujur Soal Permintaan Tak Biasa Freddy Budiman Jelang Kematiannya: Tolong Izinkan Saya...

Sempat Dirahasiakan, Ustaz Fatih Karim Akhirnya Bicara Jujur Soal Permintaan Tak Biasa Freddy Budiman Jelang Kematiannya: Tolong Izinkan Saya...

Permintaan tak biasa diutarakan oleh mantan mafia narkoba terbesar Indonesia yakni Freddy Budiman jelang kematiannya. Hal ini diungkap oleh Ustaz Fatih Karim.
Ketum PBNU: Humanitarian Islam Adalah Pesan Ilahi

Ketum PBNU: Humanitarian Islam Adalah Pesan Ilahi

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menegaskan konsep Humanitarian Islam adalah pengembangan dari pengalaman Indonesia dalam hidup keberagaman.
Rapat di DPR, Menteri Transmigrasi Paparkan Program untuk Wilayah Papua

Rapat di DPR, Menteri Transmigrasi Paparkan Program untuk Wilayah Papua

“Program yang mungkin jika dibutuhkan adalah melaksanakan transmigrasi lokal dan revitalisasi 10 kawasan transmigrasi di Papua,” ujar Iftitah di Gedung DPR.
Viral