Demokrat Tolak RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang: Indikasi Liberalisasi Tenaga Kesehatan

Jakarta, tvOnenews.com - DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi UU Kesehatan dalam Rapat Paripurna ke-29 Masa Sidang V Tahun 2022-2023.

Dalam rapat tersebut, dua fraksi secara lantang menyuarakan penolakan pengesahan terhadap RUU Kesehatan tersebut, yakni fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi mengungkapkan, beberapa alasan mengapa pihaknya menolak RUU Kesehatan disahkan.

“Membahas RUU Kesehatan kami mencermati adanya sejumlah persoalan mendasar dari RUU Kesehatan ini,” ujar dia, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

                            Demo menolak RUU kesehatan

Partai Demokrat tidak setuju karena ada indikasi liberalisasi tenaga kesehatan dan tenaga medis asing yang berlebihan. 

Dede Yusuf mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan kesiapan dan konsekuensi seperti pembiayaan dan dampak yang dikhawatirkan semua pihak.

“Tetap mengedepankan prinsip resiprokal, bahwa seluruh dokter Indonesia baik lulusan dalam negeri dan luar negeri diberikan pengakuan yang layak dan kesempatan yang setara dalam mengembangkan karir profesionalnya di negara sendiri,” ujar dia.

Begitu juga dengan dokter asing yang ingin praktek di Indonesia harus tunduk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Demokrat tengah memperjuangkan peningkatan anggaran kesehatan sebagai bentuk konkret keberpihakan terhadap kesehatan rakyat melalui kebijakan fiskal.

Kebijakan pro kesehatan yang telah ditetapkan minimal 5 persen dari APBN yang diamanatkan dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan era kepemimpinan SBY hendaknya ditingkatkan jumlahnya.

“Mandatory spending (pengeluaran wajib) kesehatan masih sangat diperlukan dalam rangka menjamin terpenuhinya pelayanan kesehatan masyarakat dan dalam rangka mencapai tingkat indeks pembangunan manusia,” ungkapnya. (Agr/mii)