Jakarta, tvOnenews.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Polri terkait kasus dugaan hoaks mantan Wamenkumham Denny Indrayana.
Sebelumnya, Dittipidsiber Polri melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut, karena terdapat laporan polisi soal dugaan hoaks hasil putusan Mahkamah Agung (MA).
Adapun SPDP itu ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Kamis (13/7/2023).
"SPDP dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI (Bareskrim Polri) atas nama pengguna/pengakses/pengelola/pemilik akun Twitter dengan inisial DI," kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana.
Ketut mengatakan SPDP itu diterbitkan penyidik Dittipidsiber Polri, pada 10 Juli 2023.
Menurutnya, SPDP ini terkait peristiwa dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
"Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan/atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat," jelasnya.
Load more