Jakarta, tvOnenews.com - Polemik perbaikan Jakarta International Stadium (JIS) terus bergulir.
Hal tersebut dikarenakan lapangan JIS tidak berstandar FIFA.
PT Jakarta Konsultindo selaku pihak yang terlibat dalam pembangunan JIS saat itu turut menggandeng Buro Happold Limited sebagai jasa konsultasi untuk membangun JIS.
Dok. Pembangunan JIS (ant)
Adalah anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo yang mengusulkan pembentukan pansus untuk menelusuri dugaan kesalahan pada pembangunan JIS.
"Audit total dari aspek perencanaan maupun pembangunannya. Bentuk pansus jika dipandang perlu," kata Rio pada pekan lalu, dikutip tvOnenews, Selasa (18/7/2023).
Proses pembangunan JIS dinilai Rio patut dipertanyakan lantaran tidak sesuai dengan desain perusahaan jasa desain, rekayasa dan konsultasi asal Inggris, Buro Happold Limited, selaku konsultan perencana.
Padahal perusahaan tersebut digunakan oleh PT Jakarta Konsultindo untuk berkonsultasi mengenai desain JIS.
Jakarta International Stadium (JIS)/Instagram @jakinstadium)
Buro Happold adalah perusahaan pembangunan asal Inggris yang sudah malang melintang membangun stadion standar FIFA.
Buro Happold kemudian memberikan hasil rekomendasi kepada PT Jakarta Konsultindo.
Berdasarkan keterangan pers, Buro Happold yang telah beredar, lingkup pekerjaan Buro Happold hanya mencakup persiapan pembuatan panduan desain (preparation of concept design guide) dan penilaian teknis dan komersial (technical and commercial assessment).
Peran Buro Happold juga mencakup konsep rencana induk untuk area di sekitar stadion (concept masterplan for the surrounding area) serta peta jalan implementasi proyek (implementation roadmap).
Selama masa pembuatan panduan itu, Buro Happold memastikan desain seluruh aspek yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi.
Dok. JIS saat Pembangunan Hampir Rampung (ant)
Hasil rekomendasi dari Buro Happold itu diberikan kepada PT Jakarta Konsultindo.
Namun demikian, PT Jakarta Konsultindo kembali menggandeng konsultan dalam negeri untuk membahas persiapan pembangunan JIS.
Hasil rekomendasi konsultan dalam negeri itu kemudian ditinjau oleh Buro Happold.
Buro Happold menyatakan, hasil rekomendasi konsultan dalam negeri itu tidak sesuai dengan standar konsep versi Buro Happold.
Hasil rekomendasi itu pula yang akhirnya digunakan PT Jakarta Konsultindo untuk membangun JIS yang saat ini sudah berdiri di Jakarta Utara.
Hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari Buro Happold.
"Temuan ini telah disampaikan oleh Buro Happold dalam surat terpisah," tulis keterangan pers Buro Happold.
Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (tim tvOnenews/ghani)
Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan usul pembentukan pansus pembangunan JIS diajukan kepada pimpinan DPRD DKI pekan ini.
"Minggu ini kita kirim ke pimpinan Dewan supaya kita bisa tindaklanjuti. Mudah-mudahan ini bisa mencairkan polemik yang ada di masyarakat," kata Gembong saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/7/2023).
Usulan itu bukan berasal dari komisi melainkan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menurut Gembong, pansus perlu diajukan agar polemik pembangunan JIS bisa diselesaikan dengan cara transparan.
Melalui pansus, DPRD juga akan mencari tahu apa yang menyebabkan JIS tidak sesuai dengan standar FIFA.
Dok. Saat Jakarat Hajatan di JIS (ant)
Gembong menegaskan, keberadaan pansus tidak bermuatan politis.
Pansus hanya mengurusi persoalan teknis terkait pembangunan JIS.
"Ini bicara teknis murni loh, ini tentang pembangunan JIS. Ini perlu dibahas dalam pansus karena menelan angka Rp4 triliun lebih," kata dia.
Jika pengajuan pansus tersebut tidak membuahkan hasil, pihaknya akan berupaya untuk mendorong pengajuan pansus melalui kader yang tersebar di setiap komisi.
"Misalkan anggota fraksi yang ada di lima komisi kita perintahkan coba minta kepada pimpinan masing-masing komisi untuk dijadwalkan untuk melakukan evaluasi kepada SKPD yang terkait," kata dia.
Anggota Komisi E DPRD DKI, Basri Baco (Instagram/Basri Baco)
Salah satu yang menolak pembentukan pansus JIS adalah Anggota Komisi E DPRD DKI, Basri Baco.
"Kalau harus sampai pansus, kami menolak. Kecuali, setelah dilakukan audit dan pemeriksaan dan perlu pendalaman lagi, mungkin bisa naik pansus," kata Basri saat dihubungi di Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Menurut Basri, alasan pertama penolakan tersebut yakni pansus dianggap tidak menyelesaikan masalah lantaran hasil rekomendasi kerap tidak ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta.
Selain itu, lanjut Basri, pihaknya juga menilai pansus kerap dipakai pihak-pihak lain dengan tujuan berbau politis.
"Pansus ini kadang lebih besar muatan politis ketimbang substansi," kata dia. (ant/put)
Load more