Jadi Pembicara di UGM, AHY Bicara Kemunduran Demokrasi hingga Pembegalan Partai

Sleman, tvOnenews.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pembicara dalam dialog Fisipol Leadership Forum yang bertajuk 'Mampukah Kita Selamatkan Demokrasi di Indonesia', di Fakultas Fisipol, UGM, Kamis (20/7/2023). AHY berbicara terkait demokrasi di Indonesia di hadapan tiga panelis dan civitas akademika UGM.

"Saya menyampaikan sejumlah pandangan dan juga observasi terkait demokrasi di Indonesia hari ini," kata AHY kepada wartawan seusai acara.

Menurut AHY, demokrasi bukan menjadi satu-satunya masalah yang kita hadapi saat ini. Akan tetapi ada masalah lain yang juga tak kalah penting, seperti ekonomi, kesejahteraan, keadilan, dan penegakan hukum.

"Tapi demokrasi juga tidak boleh dibiarkan mengalami stagnasi apalagi kemunduran," tegasnya.

Dia menjelaskan, kebebasan rakyat harus benar-benar dijaga masa era demokrasi seperti sekarang. Ia tak ingin ada masyarakat Indonesia, termasuk generasi muda yang takut berbicara di negerinya sendiri.

"Karena dengan kebebasan bertanggungjawab termasuk kebebasan pers, maka demokrasi kita bisa kokoh," ungkap putra sulung presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Sebagai pilar demokrasi, lanjut AHY, partai politik, termasuk Partai Demokrat juga harus mengambil peran penting. Dirinya ingin membangun literasi politik, literasi demokrasi yang lebih baik lagi untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Ia menyebut, dengan semakin baik literasi masyarakat, maka semakin rasional seluruh rakyat Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya. Apalagi rakyat Indonesia akan segera menggelar pesta demokrasi yang tinggal menyisakan 7 bulan lagi.

"Semoga Indonesia bisa menyelenggarakan Pemilu dengan damai, demokratis, dan masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya secara rasional dan juga bisa menghadirkan aspirasi ataupun perjuangan-perjuangan untuk mengatasi kesulitan rakyat hari ini," harapnya.

Masih terkait demokrasi, AHY juga menyinggung soal pembegalan Partai Demokrat yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Ia menyebut, pembegalan itu sebagai upaya perampasan kedaulatan yang dilakukan oleh tangan kekuasaan.

"Nah ini tidak patut terjadi terhadap siapapun di negeri kita. Tidak kepada partai politik, tidak kepada organisasi, tidak kepada individu, karena sejatinya kita ingin bisa memiliki kehidupan di mana semua merasakan keadilan." kata AHY.

"Kalau kemudian ada keadilan yang tebang pilih kemudian ada eksploitasi atau demonstrasi kekuasaan politik yang semena-mena atau mendzolimi secara politik rasanya bukan itu demokrasi yang ingin kita tuju," urainya.

"Nah di sini lah saya berharap selain kita tetap serius meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita di berbagai sektor tapi kita juga ingin demokrasi kita tidak hilang dan tidak pudar begitu saja," pungkasnya. (apo/buz).