Survei LPI: KPK Masih Diandalkan Antisipasi Politik Uang Jelang Pemilu 2024

"Sebagian responden menilai belum baik sebesar 24,25%. Pandangan responden ini umumnya menyoroti dimensi etik Ketua KPK Firli Bahuri yang kerap berurusan dengan Komisi Etik KPK," kata Ali menambahkan.

Begitu pula dengan tingkat kepuasan masyarakat kelas menengah terhadap kinerja institusi KPK sebesar 28,75 persen cukup puas, 25,75 persen puas, 20,5 persen sangat puas dan 25 persen belum puas.

“Mayoritas responden menilai KPK telah menginisiasi program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) terpadu kepada 26 Parpol nasional dan lokal Aceh. PCB bertujuan untuk memberikan pembekalan agar Parpol sebagai kontestan pemilu mendorong pertarungan ide dan gagasan, serta menghindari praktik politik uang (money politics) dalam pemilu serentak 2024,” terang Ali Ramadhan. 

Ia melanjutkan, sebagian responden turut memberikan masukan agar KPK memperluas upaya pencegahan praktik korupsi politik jelang pemilu. Seperti melakukan kolaborasi dengan institusi penyelenggara dan pengawas pemilu institusi penegak hukum lainnya. 

Terpisah, Pakar Komunikasi Politik Universitas Harapan, Prof. Emrus Sihombing menilai survei LPI ini inline dengan realitasnya. 

“Dalam pandangan saya, kinerja KPK sudah sangat luar biasa dari sudut pencegahan dan penindakan. Banyak pejabat publik yang telah diproses KPK. Mereka memproses itu, tentu berdasarkan materi hukum yang dinilai telah memenuhi prasyarat jadi bukan berdasarkan latar seseorang. Begitu pula ketika OTT, mereka sudah berhasil bekerja tanpa henti untuk mengumpulkan, menganalisis dan memverifikasinya. Dan itu dilakukan secara cermat, teliti dan hati-hati,” tukasnya. 

Ia melanjutkan, di bidang pencegahan KPK juga sangat aktif melakukan langkah afirmatif. Seperti program Desa Anti Korupsi. Begitu pula ketika dikaitkan dengan pengawasan internal.