Binjai, Sumatera utara – Menyikapi pernyataan Pemko Binjai dan pihak pengelola yang mengaku kecolongan dengan adanya penampilan hiburan penari waria pada acara grand opening Binjai Milenial Market (BMM), anggota DPRD Sumut sekaligus tokoh masyarakat di kota Binjai , Rudi Alfahri Rangkuti, Selasa (15/11/2021) kembali angkat bicara.
Praktisi dari Partai Amanat Nasional ini menduga, penampilan hiburan penari waria sudah didesain sejak awal acara, karena dalam brosur yang tersebar di masyarakat sudah jelas ada foto-fotonya.
"Tidak mungkin pihak pengelola kecolongan demikian juga dengan Pemko Binjai, karena dalam brosur yang beredar di masyarakat ada foto-fotonya, kenapa ini tidak menjadi perhatian dari pihak Pemko dan pihak pengelola pada waktu melakukan diskusi dengan event organizer," katanya.
Selain itu, Rudi Alfahri juga menyambut positif langkah Pemko Binjai yang akan melakukan evaluasi izin dan memberikan sanksi keras kepada pengelola BMM sesuai dengan aturan.
"Tetapi jangan hanya berbentuk ucapan saja, Pemko harus segera bertindak dengan memanggil dan melayangkan surat teguran tersebut," tegasnya.
Lebih lanjut, Rudi Alfahri menyampaikan kepada pemerintah Kota Binjai agar benar-benar menerapkan prokes, sebab lokasi Binjai milenial market diadakan di lapangan terbuka.
"Bagaimana mengatur orang-orang yang hadir di sana dan tidak akan mungkin kita bisa menentukan 50 persen dari kapasitas lokasi yang ada karena itu lapangan terbuka bukan lapangan tertutup semua orang bisa masuk," ucapnya.
Rudi Alfahri juga memberikan saran kepada Pemerintah Kota Binjai agar membuka akses ke lapangan merdeka untuk masyarakat melakukan kegiatan berolahraga dan sebagainya.
"Kalau lapangan di Simpang Kebun Lada bisa melakukan kegiatan kenapa di lapangan merdeka tidak, jika Pemerintah Kota Binjai tidak mau membuka lapangan merdeka segera tutup lapangan yang ada di simpang kebun lada, karena sama posisinya tidak ada perbedaan, statusnya sama-sama zona hijau," katanya.
Rudi Alfahri meminta pihak pengelola untuk minta maaf terkait persoalan yang terjadi kepada alim ulama dan tokoh masyarakat secara langsung dengan melakukan pertemuan.
"Permintaan maaf pihak pengelola BMM tidak cukup hanya melalui media sosial saja tetapi buat pertemuan di Pemko undang seluruh alim ulama dan tokoh masyarakat baru pihak pengelola meminta maaf itu baru jentelmen dia sebagai pengelola sebuah event," pungkasnya (Taufik Hidayat/mii)
Load more