Stranas PK Desak Segera Laksanakan SPID Hindari Polemik Penggunaan Dana Stunting

Jakarta, tvOnenews.com - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menilai polemik penggunaan dana stunting bisa diselesaikan dengan pengoperasian aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat marah karena dana itu kebanyakan digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas ketimbang membeli makanan dan vitamin untuk ibu hamil.

"Dengan SIPD ini sentralisasi keuangan," kata Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan, Kamis (3/8/2023).

Pahala mengatakan pemerintah daerah kerap menggunakan dana stunting dengan semaunya. Mereka menilai rapat dan perjalanan dinas terkait bisa dibiayai menggunakan uang tersebut.

"Kalau lihat Presiden bilang begini, ‘Dana stunting Rp10 miliar jatuhnya buat beli makanan cuma Rp2 miliar’. Saya ngomong sama Pj Gubernur Sulbar Pak Atma dana stunting Rp30 miliar yang jadi buat makanan Rp5 miliar," ucap Pahala.

Polemik penggunaan dana itu semakin buruk karena pemerintah pusat tidak bisa memaksimalkan kontrol di daerah.

Hasilnya, penggunaan uang untuk menyelesaikan masalah stunting selalu tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Pusat tuh enggak berdaya ngontrolnya. Jadi duitnya dikasih ya terserah daerah mau dipakai buat apa," ujar Pahala.

Menurutnya, permasalahan itu bisa diselesaikan jika aplikasi SIPD mulai dioperasikan. Perangkat lunak itu didesain untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan dana dari pemerintah pusat dan daerah.

Stranas PK desak segera laksanakan SPID hindari polemik penggunaan dana stunting. Dok: Haries Muhamad-tvOne

Sistem itu nantinya mewajibkan pemerintah daerah untuk memakai dana sesuai dengan penggunaannya.

Pencairan uang akan terkunci jika kepala daerah ingin membeli barang yang  tidak berkorelasi.

"Dibagi duit (penanganan) stunting oke bagi tapi dikunci tuh anggaran misalnya belanja modal," kata Pahala.

Stranas PK menyebut pernah menemukan adanya pemerintah daerah menggunakan dana penanganan stunting untuk membeli mobil. Kejadian itu dipastikan tidak terulang jika SIPD mulai berjalan.

"Kan ada duit stunting buat beli Innova itu dikunci. Enggak bisa (lagi) dia (pemerintah daerah) nganggarin itu yang ada (dipakai) buat (membeli) makanan (ibu hamil)," ujar Pahala.

Pahala menjelaskan SIPD dirancang untuk digunakan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Perangkat lunak itu nantinya akan mengurangi ribuan dari total 27 ribu aplikasi pemerintah yang saling tumpah tindih.

Menurut Pahala, menggunakan satu aplikasi penting untuk memudahkan kontrol penggunaan dana dari pemerintah pusat. Celah korupsi juga dipastikan tertutup jika aplikasi itu berjalan.

Dia juga menjelaskan aplikasi itu tidak hanya dikhususkan untuk mengontrol penggunaan dana stunting.

Tapi, kata Pahala, bisa untuk semua proyek maupun pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang menggunakan dana pusat.

"Perlu adanya sebuah sistem yang memuat informasi pemerintah daerah mencakup informasi keuangan, informasi pembangunan daerah serta informasi pemerintahan daerah lainnya," kata Pahala.

Namun, pengoperasian SIPD masih terhalang sejumlah masalah. Salah satunya pembiayaan yang belum kunjung disetujui oleh pemerintah saat ini.

"Kita butuh Rp250 miliar kalau mau jadi cepat tahun ini," tutur Pahala. (hmd/nsi)