Selain itu, dia mengatakan pemerintah harus memfungsikan beberapa lembaga terkait memetakan masalah polusi udara ini secara obyektif, sekaligus menawarkan solusinya.
"Kita kan punya BRIN. Pemerintah dapat menugaskan BRIN untuk melakukan penelitian ini agar hasilnya akurat dan yang utama dapat diketahui sumber-sumber polutan yang menyebabkan polusi tersebut. Jadi, kalau Presiden (Jokowi) batuk-batuk tidak berarti PLTU harus ditutup segera. Ini kan tidak pas," jelasnya.
Mulyanto mengimbau untuk mengurangi kadar polusi udara dalam jangka waktu dekat.
Dia menururkan pemerintah bisa memperbanyak wilayah kawasan bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) dengan durasi yang lebih panjang di akhir pekan.
"Sementara untuk jangka panjang, Pemerintah perlu merancang program terpadu pengendalian kualitas udara yang melibatkan berbagai unsur. Sepantasnya kebijakan yang diambil Pemerintah berbasis evidence (bukti-bukti yang kuat)," imbuhnya.(lpk/mii)
Load more