Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengeluhkan soal banyak pejabat negara yang masih korupsi. Meskipun sudah ada lembaga antirasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Hayo kalian pergi lah ke bawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga,” kata Megawati dalam pidatonya di acara BPIP di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).
Menurutnya, persoalan saat ini adalah penegakan hukum di Indonesia yang kurang tegas kepada para koruptor.
“Bohong kalau enggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat,” ungkap Presiden ke-5 RI itu.
Megawati menuturkan orang yang melakukan korupsi akan selalu ketahuan oleh aparat penegak hukum. Namun, tinggal bagaimana sikap dari penegak hukum itu apakah ingin memprosesnya atau tidak.
Dia pun menceritakan pernah meminta kepada Jokowi agar membubarkan KPK. Pasalnya, kehadiran KPK ini terlihat tidak efektif dalam memberantas korupsi, lantaran tetap banyak orang yang melakukan korupsi.
“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu pak, jadi menurut saya enggak efektif,” kata Megawati.
Amien Rais (kiri) dan Rizal Ramli (kanan) saat mendatangi KPK, Senin (21/8/2023)
Sejalan dengan apa yang dipikirkan Megawati Soekarnoputri, menurut Amien Rais dan Rizal Ramli kehadiran KPK juga dinilai tak memberi manfaat yang nyata, pasalnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) justru semakin merajalela di Indonesia.
Hal itu diungkapkan keduanya saat mendatangi KPK, Senin (21/8/2023) bersama 40 orang yang terafiliasi dalam Koalisi Perbaikan Indonesia (KPI) menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Kenapa kami datang ke KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini kok malah KKN-nya lebih gawat," ujar Rizal di Gedung Dwiwarna KPK, Jakarta, Senin (21/8/2023).
Mereka turut mencantumkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023 yang anjlok dengan skors 34. Kondisi tersebut mencerminkan korupsi yang semakin merajalela di Indonesia.
"Padahal, salah satu cita-cita reformasi 25 tahun silam adalah pemberantasan KKN agar Indonesia bisa lepas dari belenggu kemiskinan dan rakyat semakin sejahtera sebagaimana yang diamanatkan konstitusi kita," ucap Rizal. (saa/mii)
Load more