Anies Baswedan Ngaku Tidak Anti Kritik: Jangan Dipandang Sebagai Kriminal

Jakarta, tvOnenews.com - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan mengaku dirinya tidak takut dikritik.

"Kritik itu tidak perlu dipandang sebagai kegiatan kriminal, kritik itu dipandang sebagai kegiatan pembelajaran," kata dia, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).

Anies menyebutkan bahwa ketika dia kritik itu merupakan proses pembelajaran di mana kesempatan dirinya untuk memberikan argumen balik.

"Jadi saya dikritik jangan marah, tinggal jawab aja kritiknya. Dan pada saat itu saya menjawab kritik biarkan publik yang menilai, lebih masuk akal mana? Yang pengkritik atau yang memberi jawaban, kok susah," tuturnya.

Hanya saja guna mencegah penyangkalan kritikan, Anies menceritakan bagaimana pengalamannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam membuat kebijakan.

"Syaratnya, saya ketika mengusung kebijakan harus pakai akal sehat, syaratnya harus menggunakan data, syarat saya harus punya penelitian sciencenya, kan sudah saya jelaskan kalau ini tidak ada dikritik menjadi terganggu," tandas dia.

Sebelumnya, Anies Baswedan meminta pasal-pasal yang termaktub di dalam Undang-Undang ITE direvisi lantaran membungkam masyarakat memberi kritikan.

"Terlebih menurut saya pasal-pasal karet ini harus direvisi karena itu akan membungkam kebebasan berekspresi," kata Anies Baswedan, di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).

Lebih lanjut, eks Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan bahwa Indonesia memang butuh UU ITE namun kebijakan yang melindungi masyarakat bukan membatasi ekspresi.

"Kita membutuhkan UU ITE untuk melindungi seperti kerahasiaan data, privasi orang, proteksi atas informasi itu yang kita butuhkan," ujarnya.

"Tapi bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, masa kita melaporkan bengkel disebutkan sebagai pencemaran nama baik, kan susah," sambung dia.

Tidak tanggung-tanggung, Anies mengatakan sulitnya masyarakat menyampaikan aspirasi hingga kritikan ini pun terjadi di ranah institusi privat.

"Nah itu yang harus dikoreksi sehingga kita punya ruang kebebasan," tandas dia. (ags/ebs)