Soal Buruknya Polusi Udara di DKI Jakarta, Mudahnya Dapat Kredit Motor Jadi Sorotan

"Persoalan kemudahan dalam hal mendapatkan kredit motor, ini juga harus diperketat. Artinya kan, ini bukan menyalahkan pemotor, tapi salah satu dampak polusi udara selain dari industri itu juga dari kemudahan mendapat kredit motor," ungkap Hari, Kamis (24/8/2023).

Menurut dia, untuk menekan polusi udara tak hanya cukup sampai disitu, akan tetapi sektor industri juga harus dikencangkan.

Dia menilai, selama ini Pemerintah belum melakukan langkah yang tepat untuk mengurangi polusi udara.

Hari pun menyoroti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menurut dia, tak totalitas melakukan kontrol kualitas (Quality Control) pada sektor-sektor industri.

"Selama ini ada gak kualiti kontrol terkait ipal di sektor-sektor industri? Nah ini juga nggak dilakukan oleh KLHK, jadi tidak ada tindakan konkret apapun," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia menilai langkah pemerintah dengan mengambil kebijakan 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dari rumah juga belum tuntas menjawab pengurangan polusi udara.

"Saya lihat ya masih sedikit begitu, kalau WFH dianggap menjawab persoalan terkait pencemaran udara, ini bukan tidak menjawab, tapi justru yang harus menjawab bagaimana membangun ruang terbuka hijau, memberikan penekanan, punish kepada pelanggaran pencemaran," jelasnya.
"Ya masih belum cukup lah, untuk menjawab persoalan polusi udara, karena memang, tidak bisa jadi alasan ya karena bulan juli memang biasanya terjadi peningkatan udara. Tetapi kan harus dipikirkan secara makro mikro bagaimana mengurangi, ini tidak hanya tahun ini terjadi seperti itu. Di tiap tahun jakarta bahkan jakarta menduduki ranking cukup tinggi," pungkas dia.

Seperti diketahui, dalam beberapa pekan terakhir, Ibu Kota DKI Jakarta telah beberapa kali menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan polusi udara terburuk di dunia berdasarkan data IQAir. (rpi/ade)