Bogor Tak Termasuk, Ini Alasan Pemerintah bangun LRT Hanya Jabodebek Sampai Cibubur

Jakarta, tvOnews.com - LRT Jabodebek yang sudah mulai dioperasikan sejak Senin (28/8/2023) melewati rute hanya sampai Cibubur saja. Lalu mengapa Bogor tidak dilalui oleh LRT?

Terkait dengan anggaran untuk pembangunan LRT, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwasanya pembangunan jalur LRT memang direncanakan sampai ke Bogor. Namun, tetap dibutuhkannya proses untuk sampai bisa rampung semua rutenya.

"Direncanakan tetap ke Bogor. Ya nanti di pemerintahan mendatang, kita tidak ingin membangun tidak selesai, jadi kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada di kita," ucap Budi kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2023)

Lalu Budi menjelaskan kembali fakta tentang anggaran LRT ini bahwa sebenarnya anggaran jalur sampai ke Bogor itu tidak masuk ke anggaran prioritas Kementrian Perhubungan.

Diberitakan sebelumnya, sehubungan dengan nama Jabodebek yang seharusnya Bogor juga termasuk dalam jalur LRT. Berkaitan dengan hal itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi diprotes oleh anggota Komisi V DPR RI fraksi Gerindra, Mulyadi soal dengan penamaan kereta light rapid transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).

"Saya (ucapkan) selamat, walaupun agak protes pak, LRT bapak launching, tapi disebutnya Jabodebek pak ya. Saya agak protes pak, kenapa?," tanya Mulyadi dalam rapat pada Rabu (30/8/2023)

“Karena ada Bogor-nya pak sebenarnya. Jadebek harusnya (nama) LRT-nya, kenapa? Karena warga Bogor protes ke saya karena LRT-nya belum sampai Bogor tapi kenapa namanya Jabodebek?" tambah Mulyadi.

Penyampaian protes oleh Mulyadi ini belum ditanggapi lebih lanjut oleh Budi dikarenakan rapat yang berjalan saat itu masih dalam sesi penyampaian pendapat anggota DPR. Tetapi pada awal rapat sudah dijelaskan tentang anggaran Kementrian Perhubungan yang memprioritaskan rancangan

Budi belum memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh Mulyadi soal LRT karena rapat masih dalam sesi penyampaian pendapat anggota DPR. Meskipun di awal rapat, Budi telah menyampaikan capaian Kementerian Perhubungan dan prioritas kebijakan rancangan kerja pemerintah (RKP) Tahun 2024. (mg8/ree)