Konflik Pulau Rempang Belum Usai, Rocky Gerung Kembali Beri Sindiran Pedih Untuk RI 1: Jokowi ‘Kayak’ Nggak Punya Kalimat Lain

Rocky menyebutkan secara filosofis Omnibus Law dapat mempercepat pembangunan. Sehingga komunikasi tidak diperlukan lagi sebab telah diatur oleh Omnibus Law yang menyebutkan segala strategi pembangunan presiden harus dilakukan meski dengan segala konsekuensi.

“Jadi ini bukan soal komunikasi Pak Presiden, ini soal rencana pembangunan yang oleh pak presiden diasumsikan harus berjalan. Karena ini program presiden kan, dan ini sebetulnya akibat pertama dari omnibus law,” jelasnya. 

“Jadi Pak Jokowi, jangan berlindung pada ketidakmampuan Anda membuat kalimat,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia sebagai orang yang ditugaskan Presiden Jokowi menangani konflik tersebut, mengungkapkan masalah ini dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, pada Rabu (13/9/2023).

Konflik lahan dan kericuhan di Pulau Rempang, Batam, disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, masalah komunikasi yang tidak berjalan baik antara masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan.

Pada poin kedua, masalah juga disebabkan adanya enam perusahaan di wilayah Rempang yang telah berizin dan dicabut izinnya karena adanya kekeliruan prosedur. 

Bahlil juga ungkapkan poin ketiga bahwa tak semua pihak, termasuk negara lain senang dengan proyek Investasi tersebut bila terus berjalan. (Kmr)