tvOnenews.com - Konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam masih belum berakhir, warga sempat melakukan aksi unjuk rasa yang diwarnai kericuhan melawan aparat.
Konflik ini terjadi lantaran warga menolak adanya rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City, sehingga warga terpaksa direlokasi namun warga belum menerima kepastian dari pemerintah.
Sementara itu, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi konflik yang terjadi di Pulau Rempang tersebut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (BPMI Setpres)
Presiden Jokowi menyebut bahwa masalah ini terjadi karena adanya komunikasi yang kurang baik. Selain itu, telah dilakukannya kesepakatan dengan warga yang akan direlokasi mendapatkan lahan dan bangunan.
“Ya itu komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi,” ungkap Presiden Jokowi kepada wartawan di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa (12/9/2023).
“Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah,” sambungnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga telah meminta kepada Kapolri untuk turun tangan pada masalah ini.
“Masa urusan begitu harus sampai presiden?” tambahnya.
Jokowi juga menambahkan bahwa proyek strategis nasional (PSN) ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sehingga ia menyebutkan tidak boleh dilakukan sebuah pendekatan yang disertai dengan paksaan.
Bahkan masyarakat yang akan direlokasi diberikan sebuah ganti untung bukan ganti rugi dengan harga yang terbaik.
Namun, dalam permasalahan ini seorang akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung menanggapi pernyataan dari Presiden Jokowi.
Melalui sebuah tayangan video pada kanal YouTube Rocky Gerung Official, dirinya menilai pemerintah tidak memahami masyarakat adat seperti warga Rempang, Batam yang tidak dapat tergantikan hanya dengan materi.
“Pemerintah tidak mengerti bahwa hak masyarakat adat itu untuk mengalami semacam ketenangan batin. tidak ada ketenangan batin kalau komunitas itu berantakan dengan mengirim mereka ke rumah-rumah susun itu artinya komunikasinya hilang,” ungkap Rocky Gerung dalam sebuah video pada kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Rocky Gerung. (ANTARA)
“Karena bau tanah dan bau rumput, bau sawah, bau air sungai bagi masyarakat melayu itu jauh lebih bening dan lebih wangi daripada seluruh janji pemerintah,” lanjutnya.
Selain itu, Rocky juga mengatakan masyarakat khususnya warga Rempang bukan sebuah komunitas yang mudah untuk dipindahkan. Terlebih bagi warga yang telah lama tinggal di daerah tersebut.
“Pemerintah enggak ngerti komunitas itu satu satuan ekologis, apalagi bagi masyarakat itu dia merasa ‘kok kita dipindahkan dari dari lokasi yang betul-betul milik kita’. Jadi, bagi mereka batin mereka itu terikat dengan panas yang tempat pusar dan nenek moyang mereka ditanam,” ujarnya.
Dosen ini juga menjelaskan warga yang akan digusur tidak mudah untuk meyakinkannya, sebab mereka telah mengetahui jalan pikir pemerintah.
“Hal ini nggak bisa sekedar ditukar tambah dengan jumlah investasi yang akan masuk ‘ini kalian akan dapat pekerjaan’, mereka udah tahu ini tipu semua. Karena dari kapasitas profesional, mereka tahu mereka tersingkir, dan bagi mereka pemerintah lebih mengidealkan orang yang pakai jas dan orang yang pakai seragam pekerja daripada petani,” jelas Rocky.
“Nah itu juga menghina bahwa petani itu dianggap suatu pekerjaan yang bisa diganti dengan sumbangan rumah susun,” tambahnya.
Sementara itu, ia menanggapi ganti rugi yang akan diberikan oleh Presiden Jokowi berupa rumah yang disiapkan di tanah relokasi.
Warga Welayu sebagai warga yang tinggal di tanah tersebut memiliki filosofi yang kuat, sama seperti orang Jawa sebagaimana Jokowi merupakan orang Jawa, dimana tanah yang Ia duduki harus dibela sampai mati. Namun Rocky Gerung membalasnya dengan sebuah sindiran.
“Iya itu filosofi rakyat Jawa, Pak Jokowi menganggap dia raja Jawa. Beda tuh ya, kalau Raja dia bisa rampas semua tanah rakyat kan,” sindir Rocky Gerung. (Kmr)
Load more